Lupakan PBB! Inilah Pengungsi yang Menentukan Nasib Sendiri

Reading Time: 4 minutes

Dengan menolak narasi sebagai korban, kamp-kamp pengungsi yang didukung PKK di Kurdistan mengendalikan nasib mereka dengan menciptakan sistem otonomnya sendiri.

Tanpa terseret ke dalam perdebatan yang tak berperikemanusiaan dan brutal yang mendominasi apa yang disebut-sebut sebagai krisis pengungsi, mari kita telusuri kisah yang berbeda tentang pengungsi. Ini adalah salah satu bentuk otonomi, aksi langsung terhadap kondisi yang tengah terjadi, penentuan nasib sendiri dan pemberdayaan. Tiga kamp pengungsi di Kurdistan menggambarkan alternatif radikal yang menantang status quo.

Perjalanan kita dimulai dari Makhmour, 40 menit berkendara dari selatan ibukota Kurdi-Irak, Kota Erbil. Bahkan hari ini, penduduk kamp-kamp pengungsi tersebut menyebut kehadiran kamp Makhmour sebagai “keajaiban”. Tempat ini dibangun pada tahun 1990-an setelah tentara Turki menghancurkan desa-desa Kurdi, menyebabkan 100.000 orang terpaksa mengungsi untuk menghindari pembantaian dan asmilasi paksa. Berbeda jauh dari sistem yang dielu-elukan AS di Erbil, yang dipenuhi dengan papan-papan reklame korporasi Turki, Anda akan merasakan atmosfer yang berbeda saat memasuki kamp Makhmour yang dijaga oleh gerilyawan PKK: sebuah kehidupan komunal.

Karena sikap politik kamp yang eksplisit, yang secara terbuka mendukung PKK, kamp ini berkali-kali dipindahpaksa dan berulang kali dikriminalkan, diserang dan sebagian dihancurkan selama bertahun-tahun oleh Turki dan Irak, begitu juga oleh Partai Demokratik Kurdistan (KDP), yang menguasai Erbil. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak pernah benar-benar membantu kamp selain kebutuhan dasar, karena alasan politis.

Banyak anak yang terbunuh kalajengking selama masa-masa awal di tanah yang lebih mirip padang pasir dan tak bersahabat ini. Seiring waktu, meskipun serangan terus terjadi, rakyat membentuk sistem otonom dan mengubahnya menjadi pemukiman yang hijau nan subur. Setiap kelompok di sini membentuk sebuah komune, yang masing-masing memiliki komune perempuan otonom. Sistem pendidikan, termasuk silabus, dan layanan kesehatan, ekonomi, dsb., dikelola secara mandiri dan lepas dari Pemerintah Regional Kurdistan di Irak. Seluruh infrastruktur dibangun secara kolektif. “Setiap orang menyumbang bata untuk setiap rumah di sini,” demikianlah kisah Makhmour.

Dewan Perempuan Ishtar dibentuk pada 2003 untuk merepresentasikan kebutuhan dan kehendak kaum perempuan. Akademi perempuan Martir Jiyan (dinamai sama dengan seorang perempuan kamp yang dibunuh KDP dalam perang) mengajarkan literasi, pertahanan diri (dalam filsafat dan angkat senjata), sejarah perempuan, kawasan, dan dunia, konfederalisme demokratis, ekologi dan sebagainya.

“Perlu disadari,” jelas Aryen, yang mengajar di akademi tersebut, “Ada kalanya perempuan mengelola masyarakat di Mesopotamia. Masa tersebut jauh lebih etis dan egaliter ketimbang masa kini. Kami mau melawan dengan membangkitkan nilai-nilai yang direbut dari kami sebagai perempuan dengan menghidupkan kembali kekuatan dan kesadaran etis-politis kaum perempuan.”

Siapapun yang menyaksikan absennya perempuan di bawah rezim ultra-patriarkis di Erbil menemui karakter perempuan yang begitu berbeda di sini: percaya diri, tegas dan bahagia—sebuah indikator yang mencolok bagaimana lingkungan secara sistemik mempengaruhi kehidupan kaum perempuan. Meskipun kamp ini seharusnya berada di bawah lindungan PBB, hanya PKK yang mengevakuasi dan membela pengungsi di sini ketika ISIS menyerang tahun lalu. Semua orang dewasa tahu bagaimana cara memegang senjata dan giliran berjaga di malam hari.

perahu

Tujuan kita berikutnya adalah pegunungan Sinjar (Shengal), tempat orang-orang Kurdi Yazidi dibantai terakhir kali.

“Kaum Yazidi terakhir kali dibantai di sini,” kata orang-orang setempat. “Jika kami terpencar-pencar, maka kami akan berakhir. Komunitas kami akan musnah. Itulah kenapa satu-satunya cara bertahan adalah dengan mengorganisir diri.”

Hal yang tidak disadari oleh orang yang gagal memahami faktor sosiologis pengungsian adalah bahwa keterikatan dengan suatu geografi adalah elemen eksistensial bagi banyak komunitas. Penggusuran seringkali berarti penghapusan sejarah.

“Akibat pengkhianatan dan kurangnya pengorganisiran, kami menjadi korban,” jelas seorang anggota Shengal Founding Council, yang didirikan pada Januari 2015, berdasarkan sistem otonomi demokratis Abdullah Öcalan. “Sekarang kami mengerti bahwa jika bukan kami yang peduli terhadap diri kami, tidak satu pun yang peduli.”

Kini ada sekitar 40.000 orang tinggal di tenda-tenda di pegunungan. “Kami memulainya dengan mendatangi setiap tenda untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Perlahan, kami mulai membangun swaorganisasi melalui komite-komite pelayanan, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dsb., untuk mengatasi persoalan harian, dan juga tujuan jangka panjang. Perempuan dan pemuda terorganisir secara otonom. Dengan singkat, kami menjadi duri di mata KDP, yang diam saat pembantaian terjadi,” tambahnya. Ketika KDP memblokir jalan yang juga digunakan oleh orang-orang lain, KPD mendistribusikan bantuan internasional atas namanya sendiri.

Tujuan kita yang terakhir adalah kamp Newroz yang dibangun di Dêrîk (al-Malikiyah) pada Agustus 2014, setelah lebih dari 10.000 kaum Yazidi melarikan diri dengan melintasi perbatasan Irak-Suriah melalui “koridor humanitarian” dari Shengal ke Rojava, sambil berjuang bersama YPG/YPJ dan gerilyawan PKK. Selama kunjungan pertama saya ke kamp ini pada Desember 2014, Rojava dikenai embargo penuh oleh Turki dan KDP. KDP menguasai perbatasan di Irak, dan menghalangi masuknya setiap bantuan kemanusiaan, termasuk makanan dan selimut, dan bahkan buku-buku. Karena tekanan politik, terutama setelah Kobane bangkit melawan, beberapa organisasi internasional membatasi bantuan, namun embargo terus berlangsung. UNHCR, badan PBB yang mengurusi pengungsi, coba membangun kamp dengan konsep universal, dan mengabaikan fakta bahwa praktik sistem penentuan nasib sendiri telah berlangsung. Karena mendapatkan penolakan dari majelis kamp, UNHCR akhirnya terpaksa menghormati permintaan pengungsi dan hanya menyediakan kebutuhan material, yang dikoordinasikan oleh pengungsi sendiri.

Badan internasional yang seharusnya bertanggung jawab seringkali membiarkan orang-orang ini mati, kelaparan, dan menderita, dengan menyerahkan mereka pada kebijakan negara. Sementara itu, para pengungsi, yang telah kehilangan segalanya, membangun kehidupan dengan martabat dan kekuatan.

Pada bulan September, foto anak kecil Alan Kurdî dari Kobane yang terdampar di pantai setelah tenggelam di laut berhasil menyentuh hati nurani kemanusiaan yang bungkam. Teman saya dan seorang aktivis Kurdi, Mehmet Aksoy, menulis: “Kadang takdir seorang anak sudah tertulis 100 tahun sebelum mereka lahir. Ini bukan soal takdir ilahi, ini soal kekuatan-kekuatan sejarah, politik, kekuasaan, hegemoni, eksploitasi ekonomi dan kolonialisme.”

Apa yang membuat jasad-jasad seperti Alan Kurdî terbuang dengan begitu kejam adalah karena tatanan yang lebih mementingkan batas-batas negara daripada manusia.

Di dalam dunia yang didikte oleh negara-bangsa, apa yang bisa kita harapkan dari PBB yang hanya menghormati negara, yang hari ini menjadi penyebab pembantaian, genosida, pembersihan etnis, penggusuran massal, kemiskinan, perang dan kehancuran, karena mereka perlu melakukannya, terutama ketika mengingat bahwa inti dari kebiadaban ini dilakukan oleh negara-negara yang paling banyak menjual senjata?

Memosisikan pengungsi sebagai pihak yang bergantung, apolitis, sembari membawanya ke dalam wacana chauvinisme di negara-negara yang dibangun melalui imperealisme, rasisme, penjajahan, pencurian, eksploitasi, perang, pembunuhan dan pemerkosaan, adalah strategi tatanan internasional untuk merawat status quo yang rasis. Makhmour, Dêrîk, dan Shengal, bagaimanapun, sudah berdaya dengan ideologi PKK, yang menolak sistem negara-bangsa dan menawarkan cerita lain.

Sabriye, seorang ibu dari Makhmour menjelaskan: “Mereka takut kepada kami, karena kami berdikari. Kami tidak percaya siapapun untuk menyelamatkan kami, kami merebut kembali takdir kami dan menciptakan sistem sosial dan pertahanan diri kami sendiri. Kami membuat hidup lebih indah dengan mengorganisir diri.”

Lebih dari sekadar kemurahan hati, yang dibutuhkan para pengungsi adalah kamerad yang mau ikut melawan penyebab penggusuran (seperti invasi asing dan perdagangan senjata) dan mendukung otonomi orang-orang tersebut. Bulan lalu, Abdallah Kurdî, ayah dari Alan, menyerukan pengakuan politik terhadap pemerintahan di Rojava: “Saya berterimakasih atas simpati kalian terhadap nasib kami. Ini membuat saya merasa tidak sendirian. Tetapi langkah yang lebih penting untuk mengakhiri tragedi ini dan mencegah kejadian serupa adalah dengan mendukung swaorganisasi yang kami lakukan.”

Dunia menangis untuk ayah Alan, tapi akankah dunia mendukung pilihan politiknya juga?[]


Terjemahan dari artikel berjudul “Forget The UN! Meet the Self-Determining Refugees”, yang dipublikasikan new-compas.net pada 7 Oktober 2015.

You may also like...

Leave a Reply