BELUM lagi mengering janji pemerintah untuk menggulirkan reforma agraria, konflik tanah kembali menelan korban. Sekurangnya dilaporkan 4 penduduk desa Alas Tlogo, Lekok, Pasuruan tewas akibat renteten tembakan yang dilakukan sejumlah anggota marinir, Rabu (30/5).

Patroli Atau Perusakan Tanaman milik Warga?

Menurut versi yang dikemukakan Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen Safzen Nurdien dalam jumpa persnya di Markas Marinir I di Jalan Opak, Surabaya, Rabu (30/5), tembakan itu dilakukan untuk membela diri lantaran diserang warga tatkala melakukan patroli di desa tersebut. Tatkala melakukan penyerangan, warga terlihat membawa clurit, batu dan kayu. Anggotanya sudah berupaya menghalau dengan memberikan tembakan peringatan ke atas. Karena tak takut, akhirnya, pasukan melakukan tembakan ke tanah yang kemudian diperkirakan memantul dan mengenai para korban.

Namun, LBH Surabaya memberikan versi lain terhadap kasus tersebut. Bentrokan antara warga dan marinir bermula dari upaya pembuldoseran tanaman warga di atas tanah yang masih berstatus sengketa oleh pekerja dari PT Rajawali, sebuah perusahaan hotikultura yang menjadi mitranya TNI AL. Untuk menjalankan aksinya itulah, para pekerja dikawal oleh para marinir. “Jadi, tidak benar mereka mengaku tengah melakukan patroli rutin,”ujar Muhamad Faiq Asidiki, Kordinator Divisi Tanah dan Lingkungan LBH Surabaya kepada berpolitik.com.

Karena melihat tanamannya yang belum dipanen dirusak para pekerja PT Rajawali, warga jelas meradang. Entah bagaimana, kata dia, bentrokan pun terjadi. Berdasarkan investigasi sementaranya, para Marinir tersebut memang sempat memberikan tembakan peringatan ke atas, namun selang waktunya dengan tembakan berikutnya amat singkat.”Kalau disebut-sebut warga membawa clurit, ya wajar. Mereka kan petani. Jadi, pasti bawa (clurit) untuk kepentingan pekerjaanya,”sanggah Faiq ketika dimintai komentar soal ancaman senjata tajam yang dilakukan warga terhadap para anggota marinir tersebut.

Keempat korban tewas tersebut adalah Mistin (25), Sutam (40), Khotijah (25) yang sedang hamil, dan Rohman (21). Para korban dibawa ke Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang setelah dari RSUD Soedarsono Pasuruan. Warga Alas Tlogo merupakan salah satu pihak yang memperebutkan tanah seluas 539 hektar di 11 desa di dua kecamatan, Kecamatan Lekok dan Grati yang juga diklaim PT Rajawali Nusantara.

Berdasarkan informasi dari sejumlah warga Alas Tlogo dan Polres Pasuruan, peristiwa itu terjadi pukul 09.30. Mulanya sebuah traktor yang dikawal sepuluh oknum TNI menggarap lahan yang sudah ditanami ketela pohon oleh warga dan hendak diganti menjadi tebu. Para tentara membawa senjata laras panjang dan pistol.

Kemudian sekitar 50 warga Alas Tlogo mendatangi lokasi tanah yang mau dirombak itu. Menurut Kepala Desa Alas Tlogo Imam Sugnadi, warga hanya mau mengingatkan agar tanah yang sudah ditanami ketela pohon itu tidak dirombak atau digarap dulu karena proses hukum terhadap tanah belum selesai.

Melihat banyak warga mendatangi lokasi penggarapan lahan, oknum tentara itu gelisah, apalagi setelah puluhan warga meneriaki tentara. Tembakan peringatan sebanyak dua kali pun dikeluarkan, setelah itu tembakan diarahkan ke arah warga. Warga berlarian, sebagian terkena tembak dan terjatuh.

Kemudian para oknum tentara itu gelap mata. Mereka menembaki rumah warga. Beberapa ibu-ibu yang sedang memasak dan memotong ketela pohon di luar rumah ikut ditembaki. Seorang ibu bernama Mistin (25) yang sedang menggendong anaknya Khoirul (bocah berusia 4 tahun) ikut tertembak dan langsung meninggal, sedangkan anaknya yang juga terkena tembakan di dada kanan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sjaiful Anwar di Malang.

Adapun yang terluka tembak sebanyak delapan orang, tiga di antaranya dirujuk ke RSSA karena lukanya parah yakni Khoirul (4), Rohman (23), dan Erwanto (18). Lima lainnya luka ringan, Tosan (30), Nasum (34), Rohman (29), Kampung Misdi (40), dan Satikun (47).

Melihat teman dan saudaranya ditembak, warga kemudian marah dan bergerak ke jalan utama penghubung Probolinggo-Pasuruan di Kecamatan Lekok yang berjarak dua kilometer dari desa mereka. Beberapa pohon yang ada di pinggir jalan kemudian ditebang warga. Ratusan warga kemudian menduduki jalan dan melarang kendaraan lewat.

-

Sengketa Lama

Berdasarkan data LBH Surabaya, konflik tanah antara warga desa Alas Tlogo dan juga beberapa desa sekitarnya dengan TNI AL berawal dari tahun 60-61. Ketika itu, lahan warga yang eks perkebunan Belanda diambil alih dengan dalih untuk kepentingan pemukiman tentara dan juga untuk latihan perang. Namun, dalam praktiknya, belakangan lahan-lahan itu juga disewakan kepada PT Rajawali.

Menurut Herlambang dari LBH Surabaya,yang dihubungi secara terpisah, pengambilalihan lahan oleh kalangan tentara di Indonesia berlangsung dalam tiga tahap. “Pertama, antara tahun 50-58 dengan menggunakan Peperda (Aturan Darurat Perang). Tahap kedua antara 58-64 dengan tameng nasionalisasi lahan-lahan perkebunan eks Belanda. Dan ketiga, antara 65 hingga 70-an dengan memanfaatkan isu PKI,” katanya kepada berpolitik.com.

Menyusul reformasi, terjadi proses re-claiming oleh warga Alas Tlogo dan sekitarnya terhadap tanah-tanah mereka yang sebelumnya dikuasai pihak TNI AL. Ketika itu, kata dia, terjadi kesepakatan bahwa pemukiman TNI AL (Prokimal) tak akan diutak-utik, namun lahan pertanian dikembalikan kepada warga untuk digarap.

Permasalahannya, sejak terjadi pergantian komandan tahun lalu, terjadi kebijakan yang berbeda. Aksi kekerasan terhadap petani kembali marak. Beberapa kali warga dilaporkan dibawa secara paksa ke markas Marinir. “Komandan yang baru sepertinya memang tidak mengerti tentang kasus tanah,”ujar Herlambang.

Diakui oleh Faiq, sengketa lahan ini sudah diproses di pengadilan dan warga berada dalam pihak yang kalah. Namun, keputusan pengadilan itu belumlah bersifat tetap. Kedatangan Marinir ke desa itu dalam rangka melakukan pengawalan untuk melakukan eksekusi terhadap keputusan pengadilan.”Ini aneh, kalau untuk eksekusi semestinya kan mereka meminta bantuan dari aparat kepolisian dan dilakukan oleh pihak pengadilan,” ujarnya.

Yang lebih pokok, kata Faiq, sebenarnya telah terjadi peruntukan lahan lantaran sebagian lahan pertanian yang diaku milik TNI ternyata dialihfungsikan sebagai lahan pertanian hotikultura oleh PT Rajawali. Perusahaan yang antara lain menanam tebu dan mangga ini mendapat konsesi pertanian dari pihak TNI AL. “Warga jelas bertanya-tanya, mengapa bukan mereka yang mendapatkan hak itu sebagai penduduk setempat dan juga pemilik awalnya sebelum diambil alih,” tandas Faiq

-

Dikutuk

Tindakan marinir melakukan penembakan terhadap para petani menuai kecaman. Perilaku tentara itu bukan saja harus disesalkan, tapi juga harus dikutuk.Apalagi, “Pemerintah saat ini sebenarnya tengah bersiap-siap melaksanakan reforma agraria yang memungkinkan warga mendapat akses terhadap tanah,” ucap Usep Setiawan, Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA).

Kecaman senada juga dilontarkan Federasi Serikat Petani Indonesia. Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) mengutuk penembakan terhadap petani yang menewaskan beberapa orang oleh TNI AL di Desa Alas Progo, Kecamatan Lekok dan Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. “Penyerangan dan penembakan itu tindakan biadab dan melanggar hak asasi manusia,” kata deputi Kajian Kebijakan dan Kampanye FSPI Achmad Ya’kub di Jakarta.

Lebih lanjut Ya’kub mengatakan tindakan TNI AL bagaimanapun tidak bisa dibenarkan. Seharusnya TNI AL menahan diri untuk tidak melakukan penembakan dan anarkis terhadap warga, karena kasus sengketa tersebut masih dalam proses penyelesaian pengadilan. “Tindakan TNI AL jelas-jelas melanggar hukum, para pelakunya harus segara ditangkap dan diadili. Polisi jangan takut untuk mengusut kasus hingga tuntas,” kata Ya’kub.

Peristiwa ini menjadi ironis karena terjadi ditengah pemerintah sedang menggalakan program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang salah satu isinya memastikan akses rakyat terhadap lahan pertanian. Dan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah menyiapkan lahan seluas 9,25 juta hektar untuk dibagikan kepada rakyat.

-

Pengibaran Bendera Setengah Tiang

Menyusul peristiwa penembakan oleh patroli marinir, kini warga setempat mengibarkan bendera Merah-Putih setengah tiang. Pengibaran bendera ini rencananya akan dilakukan selama sepekan mulai Kamis (31/5) hingga Rabu (6/6) mendatang.

Kepala Desa Alastlogo, Imam Supnadi, Kamis, menyatakan bahwa tindakan warganya mengibarkan bendera setengah tiang tersebut, sebagai ungkapan duka dan penghormatan terhadap empat orang warga yang tewas ditembak anggota marinir TNI AL di kawasan Puslatpur (pusat latihan tempur) Marinir Grati (30/5). “Warga menilai bahwa keempat korban tewas itu sebagai pahlawan,” ucap Imam.

Warga Alastlogo yang berada sekitar 76 km arah tenggara Kota Surabaya, dalam kesempatan ini juga mengajukan tiga tuntutan atas peristiwa berdarah tersebut. Pertama usut tuntas kasus penembakan, kedua, penghentian kegiatan RSI (PT Rajawali Nusantara Indonesia) BUMN yang bekerja sama dengan TNI AL mengelola lahan 3.000 ha lebih di Puslatpur, dan tuntutan ketiga, warga minta seluruh lahan disengketakan dikembalikan kepada rakyat. Jika ketiga tuntutan warga ini tidak dipenuhi, warga mengancam akan terus melakukan berbagai aksi, ungkap Imam.

Pengibaran bendera setengah tiang dan pengajuan tiga tuntutan tersebut dilakukan seusai melakukan pemakaman terhadap empat korban tewas di pemakaman desa setempat. Jenazah keempat korban dimakamkan berdekatan.

Tidak hanya itu, usai pemakaman, ratusan warga kembali melakukan blokade jalan negara di Pantura Jatim yang menghubungkan Surabaya-Probolinggo-Bali, tepatnya di simpang tiga Pantura dengan jalan Desa Alastlogo.

Blokade dilakukan dengan menebang sejumlah pohon penghijauan sekitar jalan dan menumpuk kayu tebangan di tengah jalan. Selain itu, warga juga melakukan aksi duduk di tengah jalan negara tersebut. Akibatnya, arus lalu lintas Pantura Jatim menjadi macet total, seluruh jenis kendaraan bermotor tidak bisa melintas.

-

Sejarah kelam TNI dalam Konflik Agraria dengan Masyarakat Sipil

Berikut adalah tabel rentetan dari beberapa konflik agraria yang dilakukan oleh TNI

No

Tanggal

Kasus

Pelaku

Korban

Deskripsi Kasus

LATIHAN MILITER

1 30 Mei – 1 Juni 2006 Cisompet, Garut, Jawa Barat PTPN VIII Bunisari Lendra, dibantu aparat Kodim 0611-Garut dan Preman Para petani dari Serikat Petani Pasundan (SPP) dan Masyarakat Kampung Benjang dan kampung Cinengah Desa Sindang Sari Kecamatan Cisompet kabupaten Garut, Jawa Barat Latihan Perang di daerah lahan garapan warga yang masih menjadi sengketa dengan pihak PTVN VIII Bumisari Lendra. Kemudian para preman melakukan pembabatan terhadap tanaman pertanian milik warga dan melakukan penyerangan, perusakan rumah-rumah penduduk Kampung Benjang dan kampung Cinengah Desa Sindang Sari Kecamatan Cisompet kabupaten Garut, Jawa Barat
2 April 2006 Kasus PLTA, Sulewana, Poso Batalyon Infantri 714 Sintuwu Maroso Poso di Kota Tentena, tepatnya di ibu kota Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso Batalyon Infantri 714 Sintuwu Maroso Poso di Kota Tentena, tepatnya di ibu kota Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso dalam rangka latihan di lahan mega proyek PLTA Sulewana Poso dalam situasi proyek tersebut mendapat perlawanan dari warga.
3 16 – 20 Juli 2006 Tanak Awu, Lombok Tengah, NTB Paskhas TNI AU Para petani Tanak Awu anggota SERTA NTB pelatihan TNI AU/Paskhas (Pasukan Khas TNI AU) untuk terjun payung dilahan pertanian milik warga yang sedang bersengketa dengan pihak PT. Angkasa Pura

OPERASI GABUNGAN

4 Sejak tahun 2001 sampai sekarang Masyarakat Patu-Patu dan Kontu Kec. Kontu Kab. Muna. Melawan Pemda dan Kehutanan Muna Satpol PP, Polres Muna dan TNI Warga daerah Patu-Patu KecamatanKontu Kab. Muna Sulawesi Tenggara Pada tahun 2003, Bupati Muna menggusur masyarakat yang berada di kawasan Patu Kontu dan sekitarnya, alasan pemerintah melakukan tindakan penggusuran ini adalah tuduhan bahwa masyarakat telah melakukan perambahan hutan, penjarahan kayu jati sehingga menyebabkan kerusakan hutan.

AKSI SENDIRI

5 Maret 2006 Korem 132 Tadulako Sulawesi Tengah Masyarakat Maesa yang berada di pertigaan Jl. Woodward dan Jl. Maluku Korem 132 Tadulako Sulawesi Tengah, menggusur masyarakat Maesa yang berada di pertigaan Jl. Woodward dan Jl. Maluku dengan alasan pemurnian asset dan pangkalan, padahan sengketa agraria ini sedang dalam proses peradilan
6 30 Mei 2007 Penembakan warga Alos Tlogo Pasuruan Marinir Lima orang tewas dan membuat resah warga
7 Dari 1990 sampai sekarang Perebutan tanah dengan perkebunan militer KODAM VIII Brawijaya Warga Desa Harjokuncaran Sumbermanjing Wetan, Margomulyo dan Harjokuncaran Kecamatan Sumber Mancing, Kab. Malang Pada tahun 1990 perkebunan disewakan oleh Puskopad kepada PT. Sari Bumi Perkasa Surabaya. Dan, pada tahun 1990 KODAM VIII/BRAWIJAYA mengakui bahwa perkebunan Telogorejo tidak memiliki Sertifikat HGU. Pengusiran warga, perampasan tanah dan penghilangan warga akibat konflik tanah di Sumbermanjing hingga kini belum ada kelanjutan titik terangnya. Warga saat ini telah menggarap sebagian tanah yang mereka klaim kembali akibat penjarahan tahun 1973. Namun, status kejelasan tanah garapan mereka belum jelas.
8 Dari 1943 sampai sekarang Sengketa tanah Wotgaleh PASKHAS TNI AU Yogyakarta Warga Wotgaleh, Berbah Sleman Yogyakarta tanggal 22 Oktober 2002 memagari semua tanah sengketa dan menutup jalan utam dari arah selatan yang biasanya di gunakan warga untuk untuk beribadah.
9 21-22 Januari 2007 Bentrok Petani Rumpin Desa Sukamulya, Kec. Rumpin, Kab. Bogor Jawa Barat vs TNI AU TNI AU Petani Rumpin Desa Sukamulya, Kec. Rumpin, Kab. Bogor Jawa Barat Sejak September 2006, TNI AU mematok dan mengeruk tanah dengan alat-alat berat, serta mendirikan tenda. Sedianya lahan yang sebelumnya dikuasai warga tersebut akan dibangun TNI AU untuk water training. Pada akhir tahun 2006, warga marah karena tanah mereka diambil paksa. Pertengahan Januari 2007, sekitar 500 warga melakukan unjuk rasa di lokasi proyek. Hal ini ditanggapi TNI dengan mengerahkan 200-an anggota Paskhas. Bentrokan pun terjadi. Tiga warga terluka, salah satunya terkena peluru hampa aparat.

Sumber : PBHI

Sumber : Indymedia Jakarta