E.3 Apakah kekuasaan ekonomi mempengaruhi pengontrolan polusi?

E.3 Apakah kekuasaan ekonomi mempengaruhi pengontrolan polusi?

[toc]

Dalam bagian sebelumnya (E.2), kita ketahui bahwa kekayaan dapat mempengaruhi bagamana lingkungan dan faktor eksternal lainnya diperlakukan dalam sistem kapitalis. Namun  demikian, kritik ini jelas mengabaikan faktor penting lannya dalam masyarakat seperti mobilitas modal dan pengaruh kekuatan ekonomi politik. Kedua hal itu merupakan senjata ampuh dalam memastikan bahwa agenda usaha tidak dihambat oleh masalah -masalah sosial, seperti polusi.

Kita andaikan sebuah perusahaan mencemari suatu wailayah.  Sudah merupakan hal yang lazim jika pemilik kapitalis tersebut tidak tinggal di dekat tempat kerja  yang mereka miliki seperti halnya pekerjad an keluarganya. Artinya, si pembuat keputusan tidak harus hidup dengan konsekuensi dari keputusan yang mereka buat.  Argumen kapitalis :pasar bebas” sekali lagi adalah bahwa orang-orang yang merasakan dampak polusiakan mengajukan tuntutan kepada perusahaan. Kita asumsikan bahwa konsentrasi kekayaan hanya memiliki sedikit, atau tidak sama sekali, pengaruh pada sistem sosial (asumsi yang sebetulnya sangat tidak mungkin terjadi).Tentu saja, jika penduduk lokal memang berhasil mengajukan tuntutan, perusahaan secara ekonomiakan mendapatkan kerugian–secara langsung, dalam hal biaya pengadilan, secara tak langsung dalam hal keharusan menerapkan proses aru yang ramah lingkungan. Karenanya perusahaan akan terhalang dalam persaingan, dan hal ini jelas memiliki konsekuensi bagi perekonomian lokal (dan yang lebih luas lagi).

Juga, jika perusahaan tersebut dituntut, perusahaan itu akan pindah ke wilayah lain yang lebih mentoleransi terjadnya polusi. Yang terjadi bukan hanya perpindahan modal yang telah ada, melainkan juga tidak diinvestasikannnya modal segar di wilayah di mana rakyat menegakkan hak mereka. Hal ini — konsekuensi alamiah kekuatan ekonomi — merupakan “pukulan keras” bagi komunitas lokal. Dan ketika disatukan dengan biaya dan kesultan dalam mengajukan perusahaan besar ke pengadilan, pengajuantuntutan merupakan suatu pilihan yang tak mungkin bagi sebagian besar orang. Predksi semacam itu dapat disimpulkan dari sejarah, di mana kita ketahuii bahwa firma-firma multinasional telah memindahkan produksi ke negara-negara yang hanya memiliki sedikit hukum mengenai kolusi atau malah tidak memilikinya  sama sekali, atau ke negara-negara dengan pengadilan yang proses peradilannya berlangsung selama bertahun-tahun, atau malah berpuluh-puluh tahun.

Terlebih lagi, dalam suatu masyarakat “pasar bebas”, perusahaan yang memiliki daftar mengenai “biang kerok” akan bertindak dengan seenaknya. “Daftar hitam” mengenai orang-orang yang dapat “mempersulit” perusahaan (yaitu dengan mengorganisir serikat ayau menuntut majiikan atas masalah “hak  kepemilikan”) seringkali dapat memastikan adanya “loyalitas” pekerja, khususnya jika untuk bekerja di perusahaan baru dibutuhkan referensi dari perusahaan yang lama. Bagi pekerja upahan, menimbulkan “masalah” bagi majikan dapat menempatkan orang itu pada  posisi yang sulit. Di masukkan dalam daftar hitam  sama artinya dengan tak ada pekerjaan, tak ada upah, dan hanyamemiliki sedikit kesempatan untuk dipekerjakan kembali. Hal ini merupakan konsekuensi dari penuntutan untuk mempertahankan hak kepemilikan “absolut” seseorang– tentu saja dengan asumsi bahwa seseorang memiliki cukup uang dan  waktu untuk mengajukan tuntutan. Karena itu, kelas pekerja berada dalam posisi yang lemah untuk mempertahankan hak-hak “absolut” mereka dalam kapitalisme pasar bebas (atau “libertarian”) sehubungan dengan kekuatan majikan baik di dalam maupun di luar tempat kerja.

Semua ini merupakan insentif yang kuat untuk tidak mencari gara-gara, khususnya jika pekerja telah menandatangani kontrak yang  memastikan bahwa mereka akan dipecat jika membicarakan masalah perusahaan dengan pihak lain (contohnya pengacara, serikat).