E.2 Dapatkan hak property pribadi melindungi lingkungan?
[toc]
Menurut para kapitalis pasar bebas, hanya property pribadi saja yang dapat melindungi lingkungan. Murray Rothbard, contohnya, mengklaim bahwa “jika firma-firma swasta mampu memiliki sungai dan danau…siapapun yang membuang sampah…akan dituntut segera di pengadilan karena penyerangan yang dilakukan terhadap property pribadi…Jadi, hanya hak property pribadi lah yang akan memastikan berakhirnya pelanggaran polusi sumber daya.” (For a New Liberty, hal.256)
Hal ini mengabaikan satu poin penting: mengapa pemilik swasta tertarik menjaga kebersihannya? Bagaimana jika si pembuang sampah merupakan korporasi yang memiliki property? Mengapa tidak ada asumsi bahwa perusahaan dapat membuat lebih banyak uang dengan menjadikan danau dan sungai sebagai tempat pembuangan sampah, atau denagn menjadikan pohon-pohon sebagai bahan rongsokan? Skenario ini kurang masuk akal. Pada kenyataannya, itulah yang lebih sering terjadi di banyak kasus. Seperti pendapat Glenn Albrecht, “solusi” kapitalis untuk masalah lingkungan semacam itu hanya “mungkin efektif jika nilai komersial dari spesies (atau ekosistem) yang secara komersial hanya penting jika nilai komersial spesies (atau ekosistem) tersebut melebihi nilai komersial sumber pendapatan potensial lainnya yang dapat ditimbulkan dari ‘modal alam’ yang sama…model ini menjadi semakin tak masuk akal ketika kita dihadapakan dengan pertentangan antara spesies langka namun secara komersial tak penting (atau ekosistem) atau usulan pembangunan besar-besaran yang tidak sesuai dengan kelangsungan hidup spesies tersebut. Semakin hewan itu kurang menarik, semakin ekosistem tersebut “kurang atraktif”, maka semakin mungkin usulan pembangunan tersebut dilaksanakan…” (“Ethics, Anarchy and Sustainable Development”, Anarchist Studies vol. 2, no.2, hal.104-5) Menyatakan klaim bahwa hak property “absolut” akan melindungi lingkungan hanyalah sekkedar contoh lain dari usaha kapitalisme “pasar bebas” untuk memberikan pembaca apa yang ingin ia dengarkan.
Namun tentu saja, pendukung kapitalismme akan menyela dan berkata bahwa jika pembuangan sampah diizinkan, hal tersebut akan menyebabkan polusi, yang dapat memberikan pengaruh pada pihak lain, yang kemudian akan menuntut si pemilik yang bersangkutan. “Mungkin” merupakan jawaban untuk klaim tersebut, karena terdapat banyak kejadian di mana perkara hukum tidak mungkin terjadi. Contohnya, bagaimana jika penduduk lokal merupakan penghuni kawasan kumuh dan tak dapat mengajukan tuntutan? Bagaimana jika mereka takut tuan tanah akan mengusir mereka dari tanahnya jika mengajukan tuntutan (khususnya jika si tuan tanah juga merupakan pemilik property yang tercemar tersebut)? Bagaimana jika banyak anggota komunitas yang mendapat pengaruh dari pencemaran tersebut juga bekerja pada perusahaan yang melakukannya dan terancam kehilangan peekerjaan jika mereak mengajukan tuntutan? (Lihat bagian berikutnya). Juga, jawaban ini juga mengabaikan fakta penuntutan hanya diberikan setelah kerusakan terjadi.Tidaklah mudah mengganntikan ekosistem dan spesies yang punah. Dan jika ancaman untuk tindakan hukum mempunyai efek pencegah, maka polusi, pembunuhan, pencurian dan kejahatan lainnya akan hilang sejak dahulu.
Namun, di luar poin-poin ini terletak satu poin yang sangat penting, yaitu: apakah pilihan untuk mengajukan gugatan melawan pihak yang melakukan pencemaran benar-benar ada dalam pasar bebas yang didasarkan pada property swasta? Rothbard membenarkannya. Dengan mengambil contoh masalah asap pabrik di abad 19, ia mencatat bahwa masalah itu dan “dan banyak efek buruknya yang telah dikenal sejak revolusi industri, diketahui secara luas jika pengadilan Amerika, selama… abad 19 telah membuat keputusan yang mengizinkan pelanggaran terhadap hak-hak kepemilikan oleh asap industrial. Dengan demikian, pengadilan harus–dan memang–secara sistematis mengubah dan memperlemah pembelaan hak kepemilikan yang telah ada dalam hukum adat Anglo-Saxon…Pengadilan secara sistematis mengubah hukum mengenai kelalaian dan hukum mengenai gangguan untuk mengizinkan terjadinya polusi udara apapun yang lebihbesar dari firma manufaktur serupa lainnya” (Rothbard, Op.Cit.,hal.257)
Dalam penetapan hukum yang sangat kontradiktif ini, kita diminta menarik kesimpulan bahwa property pribadi harus memberikan solusi terhadap masalah polusi, padahal hal tersebut jelas tidak terjadi! Jika AS di abad 19–di mana bagi banyak kaum Libertarian merupakan “masa keemasan” kapitalisme pasar bebas–menyaksikan pergeseran dari keadaan yang awalnya sangat membela hak-hak kepemilikan menuju situasi lebih lenjut di mana polusi yang lebih besar mendapat toleransi, seperti pernyataan Rothbard, maka hak kepemilikan tak dapat memberikan solusi bagi masalah polusi.
Tentu saja, mungkin terjadi bahwa Rothbard dan pendukung pasar bebas lainnya akan mengklaim bahwa sistem kapitalis di abad 19 tidaklah sepenuhnya murni, bahwa pengadilan terdorong untuk bertindak di bawah tekanan negara (yang pada gilirannya ditekan oleh kaum industrialis berkuasa). Namun dapatkan sistem tersebut dimurnikan hanya dengan mengganti pemerintah dan memprovatisasi pengadilan, dengan mengandalkan pada apa yang disebut “pasar bebas untuk keadilan”? Tekanan dari kaum industrialis tetaplah ada, misalkan tidak mengalami peningkatan, pada pengadilan yang dimiliki swasta yang ingin terus mempertahankan hidupnya dalam pasar.. Tentu saja, keseluruhan konsep mengenai pengadilan swasta yang bersaing dalam sebuah “pasar bebas untuk keadilan” menjadi absurd setelah diakui bahwa orang-orang yang kaya mampu membeli keadilan “yang paling adil” (seperti yang banyak terjadi sekarang ini).
Argumen yang sangat bercirikan kapitalis “pasar bebas” yaitu bahwa jika X dimiliki secara pribadi maka Y lah yang pasti terjadi, merupakan suatu khayalan.
,
,