C.9 Akankah kapitalisme Laissez- faire mengurangi pengangguran, seperti klaim pendukung kapitalisme “pasar bebas”?

[sc:afaq1]

C.9 Akankah kapitalisme Laissez- faire mengurangi pengangguran, seperti klaim pendukung kapitalisme “pasar bebas”?

[toc]

Pertama harus kita catat bahwa “kapitalisme yang ada saat ini “dalam dunia barat memang mengatur terjadinya pengangguran untuk memastikan kelas kapitalis mendapatkan angka keuntungan yang tinggi (lihat bagian C.8.3)–dengan kata lain, disiplin pasar bagi kelas pekerja dan proteksi negara untuk kelas berkuasa. Seperti penjelasan Edward Herman :

“Para ahli ekonomi konservatif telah mengembangkan konsep ‘angka normal pengangguran’ (yang didefinisikan Herman sebagai “angka pengangguran yang lebih disukai oleh kelas pemilik modal”)… (yang) didefinisikan sebagai tingkat minimum yang konsisten dengan stabilitas tingkat harga, namun, karena didasarkan pada model yang sangat abstrak yang tidak dapat diuji secara langsung, angka normal hanya dapat diperkirakan dari tingkat harga itu sendiri. Yaitu, jika harga meningkat, maka pengangguran dibawah ‘angka normal’ dan terlalu rendah…Terpisah dari jenis sulap metafisik yang kasar ini, konsep angka normal pengangguran seperti itu sangat bias. Memang demikian, faktor-faktor institusional lainnya mempengaruhi tingkat harga-perdagangan-pengangguran (struktur pasar dan kekuatan memberikan harga yang independen, kebijakan investasi domestik dan di luar negeri, distribusi pendapatan, pecampuran fiskal dan moneter, dll) dan memfokuskan hanya pada mengetatkan pasar tenaga kerja sebagai variabel yang dapat dikontrol. Inflasi adalah ancaman utama, pasar tenaga kerja (yaitu angka upah dan tingkat pengangguran) adalah lokus dari solusi terhadap masalah.” (Beyond Hypocrisy, hal. 94)

Dalam beberapa hal, dapat dimengerti bahwa kelas berkuasa dalam kapitalisme ingin memanipulasi pengangguran dalam cara ini dan membelokkan pertanyaan mengenai keuntungan, property dan kekuasaan mereka ke dalam pasar tenaga kerja. Dengan merekayasa depresi (seperti yang ditunjukkan oleh tingkat pengangguran yang tinggi) membuat semakin banyaknya keuntungan yang dihisap dari pekerja karena hierarki manajemen lebih aman. Ketika tiba saat-saat yang sulit, para pekerjayang memiliki pekerjan berpikir dua kali sebelum menghadap majikannya sehingga bekerja lebih keras, lebih lama, dan dalam kondisi yang buruk. Hal ini memastikan bahwa nilai lebih meningkat secara relatif terhadap upah riil (tentu saja, di AS, upah riil telah mengalami stagnasi sejak 1973 sementara keuntungan telah tumbuh secara masif). Sebagai tambhan, kebijakan semacam itu memastikan bahwa pembahasan politis mengenai investasi, keuntungan, kekuasaan dll (“faktor institusional lainnya”) direduksi dan dialihkan karean kelas pekerja terlalu sibuk untuk memenuhi keinginan mereka.

Tentu saja, dapat dikemukakan argumen bahwa karena angka “normal” tidak terlihat dan dapat berubah, bukti historis tidak berarti apa-apa–kamu dapat membuktikan apapun dengan nilai yang tidak terlihat dan dapat berubah. Namun jika memang ini msalahnyamaka usaha apapun untuk mempertahankan angka “normal” juga tidak berarti apa-apa karena satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah memperhatikan tingkat inflasi (dan dengan nilai tak terlihat yang dapat berubah, teori tersebut selalu beanr setelah fakta–jika inflasi naik diringi kenaikan pengangguran, maka angka normal bertambah; jika inflasi turun sedangkan pengangguran naik, angka normal turun!). Yang artinya baahwa orang sengaja dijadikan penganggur karena kurangnya kesempatan yang menurunkan tingkat pengangguran di bawah angka “normal” (yang tidak terlihat dan berubah) dan merugikan kepentingan kelas berkuasa (tingkat inflasi yang tinggi mengganggu pendapatan dan kondisi tanpa pengangguran mengurangi jumlah keuntungan akibat semakin meningkatnya kekuatan pekerja). Karena itu sebagian besar ahli ekonomi dari aliran-aliran besar menganut kesalahan ini, hal ini menunjukkan bagaimana “ilmu” mengakomodasikan dirinya sendiri pada kebutuhan si kuat.

Jadi, para pendukung kapitalisme “pasar bebas” benar-benar memiliki sebuah pendirian, “kapitalisme yang ada saat ini” telah menciptakan tingkat pengangguran yang tinggi. Pertanyaan yang sekarang muncul, akankah kapitalisme “yang lebih murni” dapat menciptakan kondisi tanpa pengangguran?

Pertama harus kita tunjukkan bahwa beberapa pendukung kapitalisme “pasar bebas” mengklaim bahwa pasar tidak memiliki tendensi untuk mencapai equilibrium, yang artinya kondisi tanpa pengangguran tidak mungkin terjadi, namun tak banyak yang menyatakan secara eksplisit konklusi dari teorinya sendiri. Namun demikian, sebagian besar mengklaim bahwa kondisi semacam itu mungkin terjadi. Kaum anarkis sepakat, kondisi tanpa pengangguran dapat terjadi dalam kapitalisme “pasaar bebas”, namun tidak untuk selamanya (tidak untuk jangka panjang). Seperti yang ditunjukkan ahli ekonomi Polandia Michal Kalecki mengenai kapitalisme pra Keynesian,  “cadangan peralatan modal dan cadangan angkatan pengangguran merupakan ciri tipikal dari perekonomian kapitalis setidaknya bagian dari lingkaran (bisnis).” (dikutip oleh George R. Feiwel, The Intellectual Capital of Michal Kalecki, hal.130)

Lingkaran periode singkat dalam kondisi tanpa pengangguran dan periode yang lebih lama untuk meningkatnya dan menurunnya angka pengangguran, sebetulnya lebih merupakan hasil kapitalisme “pasar bebas” daripada hasil adanya kondisi tanpa pengangguran yang berkelanjutan. Seperti pendapat kita dalam bagian B.4.4 dan C.7.1 kapitalisme membutuhkan pengangguran agar dapat berfungsi dengan sukses sehingga kapitalisme “pasar bebas” akan menggunakan periode boom dan kemerosotan, dengan pengangguran yang meningkat dan menurun setiap saat (seperti yang dapat dilihat pada kapitalisme abad 19). Jadi, kondisi tanpa pengangguran di bawah kapitalisme mungkin tidak berlangsung lama (atau boom kondisi tanpa pengangguran tidak akan memenuhi bagian terbesar dari lingkaran bisnis keseluruhan). Terlebih lagi, gagasan bahwa kapitalisme secara normal berada dalam keadaan equilibrium atau bahwa pengangguran merupakan penyesuaian sementara adalah keliru, termasuk logika ekonomi neo klasik. Seperti pendapat Proudhon:

“Para ahli ekonomi mengakuinya (bahwa mesin menyebabkan pengangguran): namun di sini mereka mengulangi refrain terus menerus, setelah selang beberapa waktu, permintaan terhadap produk telah mengalami peningkatan dalam proporsinya terhadap reduksi harga (yang disebabkan adanya investasi), pada akhirnya pekerja akan memiliki permintaan yang lebih besar dari yang pernah ada. Tak diragukan lagi, equilibrium akan mengalami pemulihan; namun harus saya tambahkan lagi, equilibrium pada poin ini tak dapat segera dipulihkan  secepat terjadinya proses yang mengganggu equilibrium, karena semangat intervensi tak pernah berhenti…” (System of Economical Contradictions, hal 200-201)

Bahwa kapitalisme menyebabkan pengangguran permanen dan, tentu saja membutuhkannya agar dapat berfungsi, merupakan sebuah konklusi yang dianut beberapa,  kalaupun ada, pendukung kapitalisme pasar bebas. Dihadapkan dengan bukti empiris bahwa kondisi tanpa pengangguran jarang terjadi dalam kapitalisme, mereka berargumen bahwa realita tidak cukup dekat dengan teori mereka sehingga harus diubah (biasanya dengan memperlemah kekuatan pekerja melalui “perbaikan” kesejahteraan dan mengurangi “kekuatan serikat”). Jadi, realitalah yang salah, bukan teori [mengutip kembali kata-kata Proudhon, “Ekonomi politik–yaitu despotisme pemilik–tak pernah salah: yang salah pasti proletariat.” (op.cit., hal 187)]. Maka, jika pengangguran terjadi, itu dikarenakan upah riil yang terlalu tinggi, bukan karena kebutuhan kapitalis akan pengangguran untuk mendisiplinkan pekerja (lihat bagian C.9.2 mengenai bukti bahwa teori neo klasik keliru). Atau, jika upah riil menurun seiring dengan meningkatnya pengangguran, hal itu hanya dapat diartikan bahwa upah riil tidak turun dengan cukup cepat–bukti empiris tak pernah cukup menggugurkan deduksi logis dari asumsi tersebut!

[Di samping itu salah satu aspek mengagumkan dari “ilmu” ekonomi adalah bahwa bukti empirik tak pernah cukup untuk menyangkal klaimnya. Seperti penjelasan ahli ekonomi sayap kiri, Nicholas Kaldor, “(n)amun tak seperti teori ilmiah lainnya di mana asumsi dasar dipilih pada basis observasi langsung terhadap fenomena perilaku yang membentuk gagasan (subject- matter) teori tersebut, asumsi dasar teori ekonomi adaalah jenis asumsi yang tak dapat dibuktikan…atau jenis yang kontradikitif secara langsung dengan observasi.” (Further Essays on Applied Economics, hal.177-8) Atau jika kita mengambil pernyataan ekonomi standar “dalam jangka panjang”, perlu dijelaskan bahwa kecuali pernyataan waktu tersebut telah ditentukan, tetaplah tidak jelas mengenai berapa banyak bukti yang harus dikumpulkan sebelum teori itu diterima atau ditolak seseorang.]

Tentu saja, realita seringkali memenangkan kemenangan atas ideologi apapun. Contohnya, sejak akhir 1970-an dan aawal 1980-an, kelompok kapitalis sayap kanan telah mengambil alih kekuasaan di banyak negara di seluruh dunia. Rezim-rezim ini membuat banyak perbaikan yang mendukung pasar bebas, dengan mengajukan argumen bahwa sedikit kekuatan pasar akan merendahkanangka pengangguran, meningkatkan pertumbuhan, dll. Realita yang terjadi sedikit berbeda. Contohnya, di Inggris, pada saat Partai Buruh di bawah pimpinan Tony Blair kembali berkuasa di tahun 1997, pengangguran (meski menurun) masih tetap lebih tinggi dibandingkan dengan pad saat pemerintahan Partai Buruh terakhir di Mei 1979. 18 tahun perbaikan pasar tenaga kerja tidak meerduksi  pengangguran. Tak ada maksud untuk mengecilkan argumen, dalam dua kritik neo liberalisme, bahwa “pelaksanaan perekonomian dunia sejak liberalisasi modal lebih buruk daripada ketika modal dikontrol dengan ketat” dan bahwa “(b)egitu berbeda, pelaksanaan aktual kapitalisme yang diliberalisasikan tidak sesuai dengan propaganda.” (Larry Elliot dan Dan Atkinson, The Age of Insecurity, hal.274, hal.223)

Terakhir, dengan mengamati sejarah kapitalisme selama masa kejayaan Laissez Faire pada abad 19, tampak bahwa persaingan “bebas” di antara pekerja untuk mendapatkan pekerjaan tidak membawa keadaan tanpa pengangguran. Antara tahun 1870-an dan 1913, prosentase pengangguran rata-rata 5,7% dalam 16 negara kapitalis maju. Bandingkan dengan rata-rata 7,3% pada 1913-1950 dan 3,1% pada 1950-1970. Jika Laissez Faire memang membawa kondisi tanpa pengangguran, yang akan terjadi adalah sebaliknya. Seperti dibahas di atas (dalam bagian C.7.1), keadaan tanpa pengangguran tak dapat menjadi suatu gambaran pasti mengenai kapitalisme berkaitan dengan sifat otoriternya dan alat produksi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Kesimpulannya, pengangguran lah yang dianggap lebih pentingan berkaitan dengan property swasta daripada upah teman-teman pekerja kita.

Namun demikian, memang berharg membicarakan mengapa kapitalis “pasar bebas” keliru dalam klaimnya bahwa pengangguran dalam sistem mereka tak akan bertahan dalam wktu yang lama. Tambahan lagi, klaim semacam itu juga menunjukkan kemiskinan dalam teori mereka mengenai , dan “solusi” untuk, masalah pengangguran dan kesengsaraaan manusia yang mereka sebabkan. Kita akan membahasnya dalam bagian berikutnya.

C.9.1 Akankah pemotongan upah mengurangi pengangguran?

Argumen kapitalis “pasar bebas” (atau neo klasik atau neo liberal atau “austria”) adalah bahwa pengangguran disebabkan lebih tingginya upah riil pekerja daripada tingkat asli pasar. Pekerja, diklaim, lebih tertarik dengan upah uang daripada upah riil (yaitu jumlah barang yang dapat dibeli dengan upah uang yang mereka dapatkan) Akibatnya, mereka melawan pemotongan upah bahkan ketika harga-harga turun, dan menuntut kenaikan upah riil mereka. Dengan kata lain, mereka menghargai diri mereka sendiri di luar kerja tanpa menyadarinya (validitas klaim bahwa pengangguran disebabkan oleh upah yang tinggi dibahas dalam bagian berikutnya).

Dari analisis ini muncul argumen bahwa jika pekerja diizinkan bersaing “secara bebas” antar mereka sendiri untuk mendapatkan pekerjaan, upah riil akan menurun. Hal ini akan mereduksi ongkos produksi dan penurunan ini akan menghasilkan ekspansi dalam produksi yang memberikan pekerjaan bagi pengangguran. Karena itu pengangguran akan menurun. Intervensi negara (contohnya keuntungan pengangguran, program-program kesejahteraan sosial, hak untuk berorganisasi, peraturan upah minimum,dll) dan kegiatan serikat pekerja menurut teori ini merupakan penyebab pengangguran, juga intervensi dan aktivitas seperti ini memaksa upah di atas tingkat pasar, sehingga meningkatkan ongkos produksi dan “memaksa” majikan untuk “membiarkan orang pergi”.

Karena itu, sesuai teori ekonomi neo klasik, firma-firma menyesuaikan produksi agar ongkos marginal produk mereka (ongkos untuk memproduksi satu jenis barang lagi) setara dengan harga produk yang ditentukan pasar. Jadi, sebuah penurunan ongkos secara teoretis menyebabkan ekspansi produksi, dengan memproduksi pekerjaan untuk pengangguran “temporer” dan menggerakkan perekonomian mendekati ekulibrium kondisi tanpa pengangguran.

Jadi, dalam teori neo klasik, pengangguran dapat direduksi melalui pereduksin upah riil pekerja yang saat ini dipekerjakan. Namun demikian, argumen ini cacat. Meski pemotongan upah dapat dimengerti dalam satu firma, namun efek ini tidak berlaku dalam perekonomian secara keseluruhan (maksudnya perlu mengurangi pengangguran dalam sebuah negara secara keseluruhan). Hal ini karena, dalam semua versi teori neo klasik, diasumsikan bahwa harga tergantung (setidaknya sebagian) pada upah. Jika semua pekerja menerima pemotongan upah, semua harga akan jatuh dan terdapat sedikir reduksi dalam daya beli upah. Dengan kata lain, turunnya upah uang akan mengurangi harga, selain itu upah riil nyaris tak pernah berubah dan pengangguran akan terus berlangsung.

Terlebih lagi, jika harga tetap tidak berubah atau hanya turun sedikit (yaitu jika kekayaan diredistribusikan dari pekerja kepada majikan mereka), maka efek pemotongan dalam upah riil ini tidak meningkatkan pekerjaan, melainkan mereduksinya. Karena konsumsi orang tergantung pada pendapatan mereka, jika pendapatan mereka jatuh, dalam term sesungguhnya, maka begitu juga konsumsi mereka. Seperti pendapat Proudhon di tahun 1846, “jika produsen memperoleh sedikit, maka ia akan membeli lebih sedikit… (yang akan) menimbulkan … over produksi dan kemiskinan” karena “meski pekerja menghasilkan sesuatu (kapitalis) untukmu, mereka adalah pelangganmu: apa yang akan kamu lakukan dengan produkmu, ketika produk-produk tersebut kamu jauhkan dari mereka, akankah mereka mengkonsumsinya lagi? Jadi, mesin, setelah menghancurkan, tidak menunjukkan pukulan balasan dalam berhadapan dengan majikan; karena jika produksi mengenyampingkan konsumsi, dengan segera konsumsi harus berhenti dengan sendirinya.” (System of Economical Contradictions, hal.204, hal.190)

Namun demikian, dapat dikemukakan argumen, tidak semua pendapatan riil setiap orang akan turun: pendapatan dari keuntungan akan meningkat. Namun dengan meredistribusikan pendapat dari pekerja untuk kapitalis, kelompok yang cenderung mengahabiskan bagian dari pendapatan untuk digunakan konsumsi lebih kecil daripada pekerja, dapat mereduksi permintaan efektif dan meningkatkan pengangguran. Seperti pendapat David Schweickart, ketika upah menurun, daya beli pekerja juga mengalami penurunan, dan jika hal ini tidak diimbangi dengan meningkatkan pembiayaan di tempat lain, maka total permintaan akan mengalami penurunan (Against Capitalism, hal.106-107). Dengan kata lain, berbeda dengan ilmu ekonomi neo klasik, equilibrium pasar mungkin dicapai pada tingkat pengangguran apapun.

Namun dalam teori kapitalis “pasar bebas”, posibilitas equilibrium pasar seperti itu dengan keberadaan pengangguran adalah tidak mungkin. Neo liberal menolak klaim bahwa pemotongan upah riil akan menurunkan permintaan untuk barang-barang konsumen tanpa meningkatkan investasi yang cukup secara otomatis sebagai kompensasi hal ini. Kaum neo klasik berargumen bahwa investasi akan meningkat untuk memperbaiki deklinasi dalam konsumsi kelas pekerja.

Namun demikian, untuk membuat klaim ini, teori tersebut tergantung pada tiga asumsi kritis, yaitu bahwa firma dapat meluaskan produksi. Namun demikian, teori dan asumsi ini dapat dipertanyakan.

Asumsi pertama ini menyatakan bahwa perusahaan selalu mungkin mempekerjakan pekerja baru. Namun penambahan produksi membutuhkan lebih dari sekedar pekerja. Jika produksi barang dan fasilitas tidak ada, jumlah pekerjaan tidak akan ditingkatkan. Karena itu, asumsi bahwa pekerja dapat selalu ditambahkan pada cadangan yang ada untuk meningkatkan hasil, jelas tidak realistik.

Selanjutnya, akankah firma meluaskan produksinya ketika ongkos pekerja turun? Sedikit. Meningkatkan produksi akan meningkatkan persedian dan merusak keuntungan yang berlebihan yang dihasilkan dari menurunnya upah. Jika pengangguran memang mengakibatkan rendahnya upah pasar pada umum, perusahaan mungkin menggunakan kesempatan tersebut untuk mengganti pekerja mereka saat ini atau memaksa mereka menerima pemotongan upah. Jika hal ini terjadi, baik produksi ataupun pekerjaan tidak akan mengalami peningkatan. Namun demikian, dapat diajukan argumen bahwa kelebihan keuntungan akan meningkatkan investasi modal dalam perekonomian (asumsi kunci neo liberalisme). Jawaban ini jelas, barangkali, mungkin juga tidak. Kemerosotan perekonomian memberikan peringatan finansial sehingga kapitalis memperlambat investasi hingga mereka merasa yakin akan datangnya profitabilitas terus-menerus yang lebih tinggi.

Berlanjut ke asumsi terakhir, yaitu bahwa barang-barang produksi akan terjual. Namun, ketika upah mengalami deklinasi, daya beli pekerja juga menurun, dan jika hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan pembiayaan di tempat lain, maka total permintaan juga akan mengalami deklinasi. Karenanya, turunnya upah mengakibatkan jumlah pengangguran tetap sama atau bahkan lebih besar sejalan dengan turunnya jumlah permintaan keseluruhan, sehingga perusahaan tak dapat menemukan pasar bagi barang-barang mereka. Namun demikian, bisnis tidak seketika itu juga mampu menggunakan dana yang diperbesar yang dihasilkan dari bagian upah yang dijadikan keuntungan atau investasi (baik karena peringatan finansial ataupun karena kekurangan fasilitas yang ada). Hal ini akan menyebabkan terjadinya reduksi dalam permintaan keseluruhan karena keuntungan terakumulasi namun tidak digunakan, sehingga memunculkan adanya cadangan barang-barang yang tak terjual dan reduksi harga yang diperbarui. Artinya, pemotongan upah riil akan tidak berpengaruh oleh karena terjadi pemotongan harga yang bertujuan agar dapat menjual cadangan barang yang tak laku, dan tetap menjaga kelangsungan pengangguran.

Jadi kaum neo klasik tradisional memberi tanggapan bahwa biaya investassi akan meningkat karena ongkos yang lebih rendah berarti keuntungan yang lebih tinggi, yang menyebabkan semakin besarnya tabungan, dan pada akhirnya, investasi yang lebih besar menjadi lemah. Ongkos yang lebih rendah akan sama artinya dengan keuntungan yang lebih besar hanya jika produk-produk tersebut terjual, dan hal tersebut takkan terjadi apabila permintaan mendapaat pengaruh yang merugikan. Dengan kata lain, margin keuntungan yang lebih tinggi tidak menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi karena jatuhnya konsumsi yang disebabkan oleh reduksi daya beli pekerja. Dan, seperti argumen Michal Kalecki, pemotongan upah untuk mengatasi kemerosotan tidak efektif karena perolehan keuntungan tersebut tidak segera digunakan untuk menambah investasi, dan pereduksian daya beli yang disebabkan pemotongan upah mengakibatkan turunnya angka penjualan, yang artinya margin keuntungan yang lebih besar tidak memunculkan keuntungan yang lebih besar. Terlebih lagi, seperti penjelasan Keynes dulu, kekuatan dan motivasi yang mempengaruhi tabungan benar-benar berbeda dari aspek-aspek yang mempengaruhi investasi. Karena itu, dua kuantitas tak perlu selalu sama. Jadi, firma yang telah mereduksi upah mungkin tak dapat menjual sebanyak dulu. Dalam kasus tersebut mereka akan memangkas produksi, meningkatkan angka pengangguran dan angka permintaan menurun lebih jauh lagi. Hal ini dapat mengimbangi gerak spiral menurunnya permintaan dan jatuhnya produksi yang menyebabkan terjadinya depresi, gerak spiral yang mengarah ke bawah dan tak berakhir (akibat politis proses semacam itu akan membahayakan kelangsungan hidup kapitalisme). Gerak spiral yang mengarah ke bawah tesebut dideskripsikan oleh Kropotkin (hampir 40 tahun sebelum Keynes membuat pernyataan serupa dalam General Theory of Employment, Interest and Money):

“Keuntungan menjadi basis industri kapitalis, rendahnya keuntungan menjelaskan semua konsekunsi yang tersembunyi,

“Keuntungan yang rendah membuat majikan mengurangi upah, atau jumlah pekerja, atau jumlah hari kerja selama seminggu…(U)pah rendah pada akhirnya sama artinya dengan reduksi upah, dan upah yang rendah berarti pereduksian konsumsi pekerja. Keuntungan yang rendah juga berarti sedikit pereduksian konsumsi majikan; maka keduanya berarti pereduksian keuntungan dan konsumsi kelas menengah yang muncul dalam negara-negara industri dan, sekali lagi, berarti sebuah reduksi keuntungan untuk para majikaan.” (Fields, Factories and Workshops Tomorrow, hal 33)

Jadi, pemotongan upah akan memperparah kemerosotan apapun, serta membuatnya semakin kompleks dan lebih lama dari yang seharusnya. Pemotongan upah malah membuat keadaan semakin buruk, bukannya menjadi solusi untuk pengangguran (kita akan membahas pertanyaan apakah upah yang terlalu tinggi memang penyebab utama pengangguran, seperti yang dikatakan ekonomi neo klasik di bawah ini). Karena itu, seperti pendapat kita pada bagian C.7.1, inflasi terjadi karena kurangnya keuntungan untuk kapitalis (mereka mencoba mempertahankan margin keuntungan mereka dengan meningkatkan harga), efek spiral pemotongan upah ini membantu menjelaskan apa yang diistilahkn ahli ekonomi dengan “stagflasi”–naiknya angka pengangguran yng dikombinasikan dengan naiknya angka inflasi (seperti yang terlihat di tahun 1970-an). Karena pekerja menganggur, jumlah permintaan keseluruhan menurun, akhirnya margin keuntungan semakin terkikis dan kaum kapitalis menanggapinya dengan menaikkan harga untuk menutupi kerugian mereka. Hanya resesi yang sangat parahlah yang mampu menghancurkan siklus ini (bersama dengan militansi pekerja dan dengan lebih banyak pekerja beserta keluarga mereka). Dengan kata lain, kelas pekerjalah yang membayar kontradiksi dalam kapitalisme.

Semua ini berarti bahwa kelas pekerja memiliki dua pilihan dalam sebuah kemerosotan–menerima deprsi yang semakin parah untuk memulai lingkaran boom dan kehancuran atau lepas dari kapitalisme beserta dengan sifat kontradiktif produksi kapitalis yang terutama menghasilkan lingkaran bisnis (belum laagi kutukan lainnya seperti hierarki dan ketidaksetaraan).

Efek “Pigou” (atau “keseimbangan riil”) merupkn argumen neo klasik lain yang bertujuan untuk membuktikan bahwa (pada khirnya) kapitalisme akaan berhasil melalui masa-masa kemerosotan menuju boom. Teori ini berargumen bahwa ketika pengangguran cukup tinggi, tingkat harga akan turun yang akan meningkatkan nilai riil suplai uang sehingga meningkatkan nilai riil tabungan. Dengan aset semacam itu orang akan menjadi semakin kaya dan peningkatan kekayaan akan membuat orang mampu membeli lebih banyak barang sehingga investasi akan kembali dimulai. Dengan demikian, kemerosotan akan berlalu dn berganti dengan boom dengan sendirinya.

Namun demikian argumen ini cacat dalam banyak hal. Sebagai tanggapan, Michal Kalecki mengajukan argumen bahwa, pertama, Pigou telah “berasumsi bahwa sistem perbankan akan mempertahankan cadangan uang konstan di hadapan deklinasi pendapatan, meski tak ada alasan khusus mengapa mereka melakukannya.” Jika caadangan uang berubah, nilai uang juga kan berubah. Kedua, bahwa “perolehan  pemilik uang ketika harga turun jelas diimbangi oleh kerugian para penyedia uang. Jadi, sementar nilai riil deposit dalam rekening bank naik ketika harga-harga jatuh, obligasi finnsial yang diberikan deposit bank juga meningkat ukurannya.” Dan ketiga, “bahwa turunnya harga dan upah akan berarti bahwa nilai riil hutang yang belum dilunasi akan ditingkatkan, sehingga peminjam aakan merasa kesulitan membayranya kembali karena penghasilan mereka gagal mengikuti kenaikan nilai riil hutang. Tentu saja, ketika penurunan harga dan upah disebabkan oleh rendahnya tingkat permintaan, jumlah keseluruhan pendapatan riil akan rendah. Kebangkrutan bank juga terjadu, hutang-hutang tak dapat dilunasi, dan krisis kepercayaan diri mungkin terjadi.” Dengan kata lain, debitor akan memotong lebih banyak lagi daripada yang ditambahkan kreditor sehingga depresi akan berlanjut karena permintaan tidak mengalami peningkatan. (Malcolm C. Sawyer, The Economic of Michal Kalecki, hal.90)

Jadi, seperti penelitian Schweickart, Kalecki dan lainnya, pertimbangan semacam itu melemahkan pendapat kaum neo klasik bahwa serikat pekerja dan intervensi negara bertanggungjawab atas terjadinya pengangguran (atau bahwa depresi akan dengan mudahnya atau diakhiri dengan sendirinya oleh kerja pasar). Sebaliknya, tidaklah demikian, karena serikat pekerja dan beragam ketentuan-ketentuan kesejateraan mencegah turunnya permintaan serendah yang mungkin terjadi dalam kemerosotan, sehingga mereka dapat mengerem gerak spiral yang mengarah ke bawah. Mereka bukan pihak yang harus betanggung jawab terhadap terjadinya pengangguran, malah merupakan pihak yang dapat menguranginya. Hal ini seharusnya menjadi jelas, karena upah (dan keuntungan) mungkin merupakan ongkos untuk beberapa firma namun hal tersebut lebih merupakan penghasilan.

C.9.2 Apakah pengangguran disebabkan terlalu tingginya upah?

Seperti yang kita catat dalam bagian terakhir, sebagian besar teori kapitalis berpendapat bahwa pengangguran merupakan akibat upah yang terlalu tinggi. Peneliti ilmu ekonomi apapun akan mengatakan bahwa upah tinggi akan mengurangi kuantitas permintaan untuk pekerja, dengan kata lain, pengangguran disebabkan oleh upah yang terlalu tinggi–permasalahan “penawaran dan permintaan”. Dari teori ini, kita mengetahui bahwa keberadaan upah tinggi juga akan menimbulkan tingkat pengangguran yang tinggi. Sayangnya bagi teori tersebut, hal ini tidak tampak sebagai permasalahan.

Bukti empiris tidak mendukung argumen neo klasik bahwa pengangguran disebabkan oleh upah riil yang terlalu tinggi, Fenomena bahwa upah riil meningkat selama lingkaran bisnis mengayun ke atas (karena angka pengangguran turun) dan menurun selama resesi (ketika pengangguran meningkat) mengubah interpretasi neo klasik bahwa uph riil yang mempengaruhi pekerjaan sulit dipertahankan (upah riil bersifat “pro siklis”, menggunakan terminologi perekonomian). Nammun hal ini bukan bukti satu-satunya yang melawan teori pengangguran. Will Hutton, ahli ekonomi Inggris yang berbasis Neo Kaynesian, menyimpulkan penelitian bahwa upah yang tinggi tidak menyebabkan terjadinya pengangguran (seperti klaim ahli ekonomi neo klasik):

“Ahli ekonomi Inggris, David Blanchflower dan Andrew Onswald, (menguji)…data dua belas negara mengenai relasi yang sebenarnya antara upah dan pengangguran–dan apa yang mereka temukan adalah tantangan besar lainnya untuk beban pasar bebas bagi pasar tenaga kerja…(Mereka menemukan) hubungan yang benar-benar berlawanan (daripada yang diprediksikan dalam teori neo klasik. Semakin tinggi upah, semakin rendah pengangguran lokal–dan semakin rendah upah, semakin tinggi pengangguran lokal. Seperti pendapat mereka, hal ini bukan suatu konklusi yang dapat dicocokan dengan teori-teori dalam buku-buku mengenai pasar bebas mengenai bagaimana pasar tenaga kerja kompetitif bekerja.” (The State We’re In, hal.102)

Blanchflower and Onswald memberikan konklusi dari penelitian mereka bahwa para pekerja “yang bekerja dalam wilayah yang angka penganggurannya tinggi mendapat upah yang lebih rendah, daripada mereka yang berada di wilayah yang angka penganggurannya rendah.” (The Wage Curve, hal.360). Hubungan ini, yang sangat bertentangan dari apa yang diprediksikan ekonomi neo klasik, ditemukan dalam banyak negara yang berbeda dan periode waktu, dengan kurva yang serupa dengan negara yang berbeda. Jadi bukti tersebut membuktikan bahwa angka pengangguran yang tinggi terkait dengan pendapatan yang rendah, bukannya tinggi, atau sebaliknya.

Dengan melihat bukti yang tidak terlalu luas, kita dapati bahwa, contohnya AS, jika upah minimum dan serika menyebabkan pengangguran, mengapa negara-negara Tenggara (dengan upah yang lebih kecil dan serikat yang lebih lemah) memiliki angka pengangguran yang lebih tinggi dari pada negara-negara Barat Laut selama tahun 1960-1n dan 1970-an? Atau mengapa, ketika upah minimum (relatif) menurun di bawah pemerintahan Reagan dan Bush, pengangguran kronis juga terjadi? (Allan Engler, The Apostles of Greed, hal.107)

Atau laporan Low Pay Network “Priced Into Poverty” yang mendapati bahwa, dalam 18 bulan sebelum dibubarkan, Dewan Upah Inggris (yang menetapkan upah minimum untuk bermacam-macam industri) menetapkan kenaikan pada 18.200 pekerjaan-pekerjaan full time yang sama dengan netto kerugian  dari 39.300 pekerjaan full time dalam 18 bulan sesudahnya. Karena hampir setengah dari lowongan pekerjaan dalam sektor-sektor Dewan Upah terdahulu membayar kurang dari estimasi jumlah upah yang akan dibayarkan Dewan Upah pada saat ini, dan hampir 15% dibayarkan kurang dari angka pada saat pembubaran, seharusnya (menurut argumen neo klasik) terjadi peningkatan jumlah pekerjaan dalam sektor-sektor ini karena upah menurun. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa turunnya upah yang terkait dengan dibubarkannya Dewan Upah tidak menghasilkan lebih banyak pekerjaan. Tentu saja pekerjaan tumbuh lebih mudah pada saat sebelum pembubaran daripada sesudahnya. Jadi meski pembubaran dewan upah telah menghasilkan lebih banyak pekerjaaan, pengikisan angka upah yang disebabkan pembubaran telah menghasilkan lebih banyak lagi keluarga yang harus mengalami kemiskinan.

(Tidak berarti bahwa kaum anarkis mendukung kerugian yang diakibatkan upah minimum legal. Sebagian besar kaum anarkis tetap menentangnya karena tanggung jawab dalam upah diambil dari serikat dan organisasi kelas kerja lainnya, dimanapun ia berada, dan memberikannya ketangan negara. Kami menyebutkan contoh-contoh ini untuk menjelaskan bahwa argumen Neo klasik tersebut cacat .)

Meski bukti ini menjadi semacam guncangan untuk ekonomi Neo klasik, bukti tersebut sesuai dengan analisa kaum anarkis dan sosialis lainnya. Bagi kaum anarkis, pengangguran adalah alat untuk mendisiplinkan pekerja dan mempertahankan angka keuntungan yang sesuai (yaitu pengangguran merupakan alat kunci yang memastikan bahwa pekerja di eksploitasi). Ketika kondisi tanpa pengangguran semakin nampak, kekuatan pekerja juga meningkat, sehingga mengurangi angka eksploitasi dan juga meningkatkan pembagian pekerja dalam hal nilai yang ia produksi (dan juga upah yang lebih tinggi). Jadi dari sudut pandang kaum anarkis, fakta bahwa upah lebih tinggi dalam kondisi rendahnya pengangguran bukanlah suatu keanehan, maupun suatu fenomena upah riil pro-siklis. Bagaimanapun juga, seperti yang kita bahas dalam bagian C.3, rasio antara upah dan keuntungan, dalam derajat yang luas, merupakan hasil kekuatan tawar sehingga kita akan mengira upah riil naik dalam peningkatan lingkaran bisnis, turun dalam kemerosotan perekonomian dan menjadi tinggi dalam keadaan rendahnya pengangguran. Dan, yang jauh lebih penting, bukti ini menggambarkan bahwa klaim neo klasik mengenai penyebab pengangguran, yaitu serikat, tingkat upah yang “terlalu tinggi”, dll, adalah keliru. Tentu saja, dengan menghentikan kapitalis mendapatkan lebih banyak lagi pendapatan yang dihasilkan oleh pekerja, upah yang tinggi mempertahankan jumlah permintaan dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan lapangan pekerjaan (meski tentu saja, jumlah lapangan pekerjaan yang tinggi tak dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang tak terbatas di bawah perbudakan yang diupah berkaitan dengan kebangkitan kekuatan pekerja yang ada). Malah, pengangguran merupakan efek kunci dalam sistem kapitalis serta tak dapat dilepaskan di dalamnya, dan pendekatan neo klasik yang “menyalahkan pekerja” gagal memahami sifat dan dinamika sistem.

Jadi, barangkali, upah riil yang tinggi untuk pekerja dapat meningkatkan permintaan keseluruhan dan mengurangi pengangguran daripada bila dilakukan pemotongan upah. Tentu saja, hal ini tampak didukung oleh penelitian mengenai “kurva upah” di banyak negara. Artinya, kapitalisme “pasar bebas”, yang ditandai oleh pasar tenaga kerja yang sangat kompetitif, ketiadaan program-program kesejahteraan, pengangguran yang dimanfaatkan, ketidaksetaraan yang lebih tinggi dan kekuatan bisnis yang ekstensif untuk menghancurkan serikat dan pemogokan, akan mengalami jumlah permintaan yang naik turun secara konstan, begitu juga dengan lingkaran bisnis, dan penganguran pun akan turut menyesuaikan. Terlebih lagi, dalam kapitalisme pasar bebas pengangguran akan meningkat lebih tinggi melebihi sebagian besar lingkaran bisnis (dan khususnya dalam keadaan kemerosotan yang paling parah) daripada di bawah kapitalisme yang memasukkan program-program sosial, serikat-serikat yang militan, dan hak untuk berorganisasi,  karena upah riil tidak dapat berdiam pada tingkatan yang mendukung jumlah permintaan atau pengangguran tak dapat dimanfaatkan untuk menstimulasi produksi barang-barang konsumsi.

Dengan kata lain, pasar tenaga kerja yang sangat kompetitif akan meningkatkan instabilitas pasar, karena program-program kesejahteraan dan aktifitas serikat mempertahankan jumlah penghasilan untuk kaum pekerja, yang menghabiskan sebagian besar penghasilannya, sehingga menstabilkan jumlah permintaan–suatu analisis yang ditegaskan selama 1980-an [“hubungan antara ketidak setaraan dan stabilitas ekonomi…lemah kecuali jika semuanya sepakat bahwa semakin egaliter sebuah negara semakin stabil pola pertumbuhan seltalah 1979” (Dan Corry dan Andrew Glyn, “The Macroeconomics os equality, stability aand growth”, dalam Paying for Inequality, Andrew Glyn dan David Miliband (Eds.) hal.212-213)]

C.9.3 Apakah pasar tenaga kerja yang “fleksibel” merupakan jawaban terhadap pengangguran?

Argumen yang biasa dikemukakan neo liberal adalah bahwa pasar tenaga kerja harus menjadi lebih “fleksibel” untuk memecahkan permasalahan pengangguran. Hal ini dilakukan dengan memperlemah serikat, mengurangi (atau menghapuskan) negara kesejahteraan, dll. Namun demikian, sebaiknya kita catat bahwa argumen saat ini untuk “fleksibilitas” yang lebih besar dalam pasar tenaga kerja sebagai alat untuk mengurangi pengangguran tampak sedikit palsu. Argumennya adalah bahwa dengan meningkatkan fleksibilitas, lalu membuat tenaga kerja menjadi lebih “sempurna”, angka pengangguran yang disebut “normal” akan turun (pada tingkat ini, inflasi dikatakan siap mengakselerasi kenaikan) sehingga pengangguran dapat menurun tanpa memicu tingkat inflasi yang terakselerasi. Tentu saja, sumber riil inflasi, yaitu usaha kapitalis untuk mempertahankan tingkat keuntungan mereka, tidak disebutkan (bagaimanapun juga, keuntungan, tidak seperti upah, dimaksimalkan untuk barang yang lebih baik). Juga tidak disebutkan bahwa sejarah fleksibilitas pasar tenaga kerja sedikit bertentangan dengan teori:

“Yang lebih baru lagi, fleksibilitas lebih besar yang dipertahankan dalam pasar tenaga kerja AS tampak memiliki prestasi  superior dalam hal menurunkan pengangguran, meskipun fakta fleksibilitas ini bukanlah fenomena baru. Dengan membandingkan, contohnya, AS dengan Inggris, di tahun 1960-an rata-rata pengangguran 4,8%, Inggris 1,9%; pada 1970-an rata-rata AS meningkat hingga 6,1%, dengan Inggris meningkat hingga 4,3%, dan hanya di tahun 1980-an peringkat itu berbalik dengan AS 7,2% dan Inggris 10%… Perhatikan bahwa pembalikan peringkat di tahun 1980-an dapat terjadi meski Thatcher telah melakukan apapun untuk menciptakan fleksibilitas pasar tenaga kerja… (Jika) fleksibilitas pasar tenaga kerja merupakan hal yang penting untuk menjelaskan tingkat pengangguran… mengapa tingkat pengangguran masih terus menerus tinggi dalam sebuah negara, yaitu Inggris, di mana setiap langkah aktif dilakukan untuk menciptakan fleksibilitas?” (Keith Cowling dan Roger Sugden, Beyond Capitalism, hal 9)

Jika kita mengamati fraksi tenaga kerja yang menganggur di Amerika, kita dapati bahwa di tahun 1969 prosentasinya 3,4% (7,3% meliputi tenaga kerja setengah menganggur) dan meningkat hingga 6,1% di tahun 1987 (16,8% meliputi tenaga kerja setengah menganggur). Pada data yang lebih baru, kita dapati bahwa, rata-rata angka pengangguran 6,2% di tahun 1990-1997 dibandingkan dengan 5% ditahun 1950-1965. Dengan kata lain, “fleksibilitas” pasar tenaga kerja tidak mereduksi tingkat pengangguran, pada kenyataannya, pasar tenaga kerja “fleksibel” telah dihubungkan dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi.

Tentu saja, kita sedang membandingkan periode waktu yang berbeda. Banyak yang berubah antara tahun 1960-an dan 1990-an sehingga membandingkan periode ini tak dapat dijadikan keseluruhan jawaban. Bagaimanapun juga, meningkatnya fleksibilitas dan peningkatan pengangguran mungkin tidak ada hubungannya. Namun demikian, jika kita mengamati negara-negara yang berbeda pada periode waktu yang sama, dapat kita lihat jika “fleksibilitas” memang mengurangi pengannguran. Seeperti catatan seorang ahli ekonomi Inggris, mungkin bukan ini masalahnya:

“Pengangguran terbuka, tentu saja lebih rendah di AS. Namun setelah kita mengetahui semua bentuk non pekerjaan (seperti tenaga kerja setengah pengangguran, pekerja yang tidak memiliki pekerjaan yang terdaftar secara resmi, dll), terdapat sedikit perbedaan antara Eropa dan AS: antara 1988 – 1994, di Perancis 11% dari pria yang berumur 25-55 dalam keadaan tidak bekerja, di Inggris 13%, AS 14%, dan di Jerman 15%.” (Richard Layard dikutip oleh John Gray dalam False Dawn, hal 113)

Sebagai tambahan, semua estimasi mengenai catatan pengangguran Amerika harus mempertimbangkan angka tahanan di AS. Lebih dari sejuta orang akan mencari pekerjaan jika kebijakan hukum AS menyerupai kebijakan bangsa Barat lainnya.(John Gray, op.cit., hal 113)

Dengan mengambil periode 1983-1995, kita temukan bahwa sekitar 30% dari penduduk OECD Eropa yang tinggal di negara dengan angka pengangguran rata-rata lebih rendah dari AS dan sekitar 70% di negara-negara dengan angka pengangguran yang lebih rendah dari Kanada (yang upah relativnya hanya sedikit kurang fleksibel dari AS). Terlebih lagi negara-negara Eropa dengan angka penganguran yang paling rendah tidak tercatat fleksibilitas upahnya (Austria 3,7%, Norwegia 4,1%, Portugal 6,4%, Swedia 3,9%, dan Swiss 1,7%). Inggris, yang mungkin memiliki pasar tenaga kerja yang paling fleksibel memiliki angka pengangguran yang lebih tinggi dari setengah negara-negara Eropa. Dan angka pengangguran di Jerman sangat dipengaruhi oleh wilayah yang secar formal berada di Jerman Timur. Dengan  mengamati hanya di bekas wilayah Jerman Barat, pengangguran antara 1983-1995 adalah 6% dibandingkan dengan 6,6% di AS (dan 9,8% di Inggris).

Jadi, barangkali “fleksibilitas”  bukan merupakan solusi untuk pengangguran seperti klaim beberapa orang (bagaimanapun juga, tiadanya negara kesejahteraan pada abad 19 tidak mampu menghentikan pengangguran ataupun terjadinya depresi yang berkepanjangan). Tentu saja,  dapat dikatakan bahwa pengangguran terbuka yang lebih tinggi di Eropa lebih terkait dengan tekanan fiskal dan moneter yang disyaratkan oleh unifikasi Eropa seperti yang tergambar dalam Perjanjian Maastricht daripada karena struktur yang “kaku” dan warga negara yang “dimanjakan”. Karena Perjanjian ini merupakan dukungan bagi sebagian besar kelas berkuasa Eropa, penjelasan semacam itu diabaikan agenda politik.

Terlebih lagi, jika kita mengamati rasionalitas di balik “fleksibilitas” kita dapati fakta yang aneh. Meski pasar tenaga kerja dibuat lebih “fleksibel” dan sejalan dengan cita-cita “persaingan sempurna”, pada pihak kapitalis tak ada uasaha yang dilakukan untuk membuat pasar tenaga kerja sejalan dengan model tersebut. Jangan lupa bahwa persaingan sempurna (kondisi teoretis di mana semua sumber daya, termasuk pekerja, digunakan secara efisien) menyatakan bahwa sudah pasti terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli. Hal ini adalah masalah yang dihadapi pihak penjual dalam pasar tenaga kerja yang “fleksibel”, namun bukan untuk pihak pembeli (di mana seperti yang ditunjukkan dalam bagian C.4, oligopoli merajalela). Sebagian besar orang yang menyukai “fleksibilitas” pasar tenaga kerja juga merupakan orang-orang yang sebagian besar tidak menghendaki kejatuhan bisnis besar dan pasar oligopolistik, atau penghentian merger antara perusahaan-perusahaan dominan di dalam dan di luar pasar. Model tersebut membutuhkan ke-”fleksibel”-lan kedua belah ppihak, sehingga mengapa mengira bahwa menjadikan salah satu pihak agar lebih “fleksibel” akan memiliki efek positif untuk keseluruhan? Tak ada alasan logis untuk itu. Tentu saja, dengan adanya pergeseran kekuatan dalam pasar tenaga kerja, segala sesuatunya akan memburuk karena penghasilan didistribusikan dari pekerja untuk dijadikan modal. Hal ini agak menyerupai harapan terjadinya perdamaian antara dua faksi yang sedang berperang dengan melucuti salah satu pihak dan berargumen bahwa jumlah senjata tinggal setengah, maka perdamaian akan digandakan! Tentu saja, satu-satunya “perdamaian” yang dihasilkan adalah perdamaian dalam pemakaman atau orang-orang yang ditakhlukan– jika kamu tidak melihatnya terlalu dalam, kepatuhan sah-sah saja demi perdamaian. Pada akhirnya, keinginan akan “fleksibilitas” tenaga kerja menunjukkan truisme bahwa, di bawah kapitalisme, pekerja ada untuk memenuhi kebutuhan modal (atau pekerja hidup ada untuk memenuhi kebutuhan pekerja yang mati, cara yang benar-benar gila untuk mengatur sebuah masyarakat).

Semua ini tidak terlalu mengejutkan bagi kaum anarkis karena kita mengetahui bahwa “fleksibilitas” hanyalah alat untuk memperlemah kekuatan tawar pekerja untuk meningkatkan kekuasaan dan keuntungan si kaya (karenanya merupakan ekspresi “fleksploitasion!”). Peningkatan “fleksibilitas” dihubungkan dengan angka pengangguran yang “lebih tinggi”, bukan “lebih rendah”. Hal ini, sekali lagi merupakan hal yang biasa, karena psara tenaga kerja yang “fleksibel” pada dasarnya merupakan alat agar pekerja merasa bahagia mendapatkan pekerjaan apapun dan menghadapi ketidakamanan dalam bekerja (sebenarnya, “ketidakamanan merupakan kata yang lebih jujur untuk digunakan mendeskripsikan cita-cita pasar tenaga kerja yang kompetitif dari pada “fleksibilitas”, namun kejujuran semcam itu akan membuka rahasia). Dalam lingkungan semacam itu, kekuatan pekerja direduksi, yang artinya, modal memiliki pembagian lebih besar dalam pendapatan nasional daripada yang didapatkan pekerja, dan pekerja lebih diinklinasi untuk menegakkan hak mereka. Hal ini memberikan kontribusi pada turunnya jumlah penewaran, sehingga meningkatkan pengangguran. Sebagai tambahan, perlu kita catat bahwa “fleksibilitas” akan memiliki sedikit efek pada pengangguran (bukan pada keuntungan) karena pereduksian kekuatan tawar pekerja menghasilkan lebih banyak pengangguran. Hal ini terjadi karena firma-firma dapat memecat “kelebihan “pekerja sekehendak hati, menambah jam kerja orang-orang yang masih tetap ada (paradoks pekerjaan yang terlalu berlebihan dan pengangguran merupakan pernyataan mengenai bagaimana kapitalisme berlangsung) padahal upah yang tetap atau yang dikurangi, menurunkan jumlah permintaan. Jadi paradoks peningkatan “fleksibilitas” yang menghasilkan pengangguran yang lebih tinggi hanyalah paradoks dalam kerangka kerja neo klasik. Dari perspektif kaum anarkis, hal ini hanyalah cara agar sistem berjalan.

Dan perlu kita tambahkan bahwa kapanpun pemerintah berusaha menjadikan pasar tenaga kerja “sangat kompetitif”, hal tersebut merupakan produk kediktatoran (contohnya Chili di bawah Pinochet) atau terjadi pada saat yang sama dengan peningkatan sentralisasi kekuasaan negara dan meningkatkan kekuasaan polisi dan majikan (contohnya Inggris di bawah Thatcher, Reagan di AS). Para presiden Amerika Latin mencoba memperkenalkan neoliberalisme ke dalam negara mereka untuk menyesuaikan dan “memberlakukan institusi demokratis, dengan menggunakan teknik Amerika Latin serta membuat ketetapan untuk melibas oposisi parlemen… Hak sipil juga ditindas berulang kali. Di Bolivia pemerintah berusaha mengatasi oposisi serikat… dengan menyatakan keadaan siaga dan memenjarakan 143 pemimpin pemogokan… Di Kolombia, pemerintah menggunakan undang-undang anti teroris pada tahun 1993 untuk mengadili 15 pemimpin serikat dagang yang melawan privatisasi perusahaaan telekomunikasi negara. Contoh yang paling ekstrem adalah Peru. Alberto Fujimori memperlakukan kongres yang dirasa sangat mengganggu dengan membubarkannya… dan menambah kekuatan darurat.” (Duncan Green, The Silent Revolution, hal 157)

Hal ini tidaklah mengejutkan. Manusia, jika hidup sendirian, akan membuat komunitas, mengaturnya untuk mengejar kebahagiaan mereka secara kolektif, melindungi komunitas dan lingkungan mereka. Dengan kata lain, mereka akan membentuk asosiasi dan serikat untuk mempengaruhi keputusan yang berhubungan dengannya. Untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang “sangat kompetitif”, individu harus dipisahkan, dan serikat, komuniitas serta asosiasi dilemahkan, jika bukan dihancurkan, untuk privatisasi kehidupan seutuhnya. Kekuasaan negara harus digunakan untuk memperlemah massa penduduk, membatasi kebebasan mereka, mengontrol organisasi rakyat dan protes sosial sehingga memastikan bahwa pasar bebas dapat berjalan tanpa perlawanan dari kesedihan, kesengsaraan, dan penderitaan manusia yang menjadi akibatnya. Rakyat, menggunakan istilah kejam Rosseau, “harus dipaksa bebas”. Dan, sayangnya bagi neo liberalisme, negara-negara yang mencoba memperbaiki pasar tenaga kerja mereka masih mengalami tingginya angka pengangguran, ditambah peningkatan ketidaksetaraan sosial dan kemiskinan dan juga masih takhluk terhadap boom dan kemerosotan dalam lingkaran bisnis.

Akhirnya, satu-satunya solusi riil adalah mengakhiri pekerja upahan dan membebaskan manusia dari kebutuhan akan modal.

C.9.4 Apakah pengangguran bersifat sukarela?

Di sini kita tunjukkan aspek lain dari argumen neo lasik yang “menyalahkan pekerja”, dan kecaman-kecamannya terhadap serikat dan hak pekerja seperti yang telah disorot di atas hanyalah salah satu bagian saja. Aspek lainnya adalah argumen bahwa penganguran tidak bersifat terpaksa melainkan dipilih dengan bebas oleh para pekerja. Seperti pendapat ahli ekonomi sayap kiri Nicholas Kaldor, bagi ahli ekonomi “pasar bebas”, pengangguran yang terpaksa “tidak ada karena  memang ditiadakan oleh asumsi-asumsi yang ada”. (Further Essays on Applied Economics, hal. x) Kaum ekonomi neo klasik mengklaim bahwa pekerja yang menganggur telah melakukan perhitungan bahwa waktu mereka lebih baik digunakan untuk mencari pekerjaan yang upahnya lebih tinggi (atau hidup dalam kekayaan daripada bekerja), sehingga mereka memang ingin menganggur. Argumen ini banyak berbicara mengenai pernyataan dari  teori ekonomi kapitalis modern, hanya karena populer di banyak aliran sayap kanan. Hal ini akan kita bicarakan.

Pertama, ketika angka pengangguran naik, penyebabnya adalah meningkatnya pemecatan, bukan karena pengunduran diri secara sukarela. Ketika sebuah perusahaan memecat sejumlah pekerjanya, sulit dikatakan bahwa pekerja yang dipecat tersebut telah membuat perhitungan bahwa waktu mereka lebih baik digunakan untuk mencari pekerjaan baru. Mereka tidak mempunyai pilihan apapun. Kedua, pekerja yang menganggur biasanya akan  menerima pekerjaan yang pertama kali ditawarankan kepadanya. Fakta-fakta ini tidak sesuai dengan hipotesis yang mengungkapkan bahwa sebagian besar pengangguran bersifat “sukarela”.

Tentu saja, ada sejumlah pekerjaan yang diiklankan dalam media. Tidakkah hal ini merupakan bukti bahwa kapitalisme selalu memberikan pekerjaan bagi mereka yang menginginkannya? Bukan demikian, karena jumlah pekerjaan yang diiklankan harus memiliki penyesuaian dengan jumlah penganggur. Jika 100 pekerjaan diiklankan dalam wilayah yang dilaporkan terdapat 1000 pengangguran, sulit dikatakan bahwa kapitalisme cenderung menginginkan kondisi tanpa pengangguran.

Tambahan lagi, perlu dicatat, asumsi sayap kanan, bahwa tunjangan pengangguran yang lebih tinggi serta sebuah negara kesejahteraan yang kaya dapat meningkatkan pengangguran, tidak didukung oleh bukti yang ada. Seperti catatan seorang anggota yang moderta dari partai konservatif Inggris, “OECD mempelajari 17 negara industri dan mendapati bahwa tak terdapat hubungan antara tingkat pengangguran suatu negara dan tingkat pembayaran keamanan sosial.” (Dancing with Dogma, hal. 118) Terlebih lagi, “kurva upah” David Blanchflower dan Andrew Oswald untuk banyak negara kira-kira serupa di masing-masing negara. Hal ini juga menyatakan pendapat bahwa pengangguran pasar tenaga kerja tidak tergantung dari kondisi jaminan sosial, karena “kurva upah” mereka dapat dianggap sebagai ukuran fleksibilitas upah. Kedua fakta ini menegaskan bahwa pengangguran pada dasarnya tidak   bersifat sukarela dan pemotongan jaminan sosial tidak akan mempengaruhi pengangguran.

Faktor lain dalam memerptimbangkan sifat pengangguran adalah efek dari hampir 20 tahun “perbaikan” negara kesejahteraan yang dilaksanakan di AS dan Inggris. Selama 1960-an negara kesejahteraan jauh lebih murah hati dari pada di tahun 1990-an, dan angka pengangguran lebih rendah. Jika pengangguran bersifat “sukarela” dan berkaitan dengan tingginya jaminan kesejahteraan, kita akan mengira bahwa penurunan angka pengangguran terjadi karena terdapat pemotongan tunjangan kesejahteraan (bagaimanapun juga, hal ini merupakan rasionalitas utama untuk pemotongan jaminan sosial). Kenyataannya, yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu angka pengangguran naik ketika tunjangan kesejahteraan dipotong. Pembiayaan jaminan sosial yang lebih rendah tidak menyebabkan rendahnya angka pengangguran, benar-benar sangat berlawanan.

Berhadapan dengan fakta-fakta ini, beberapa orang mungkin menyimpulkan bahwa karena pengangguran tidak bergantung pada pembiayaan jaminan sosial maka tunjangan kesejahteraan bisa dipotong. Namun demikian, bukan ini masalahnya, karena ukuran negara kesejahteraan memang mempengaruhi angka kemiskinan dan berapa lama rakyat berada dalam kemiskinan. Di AS, angka kemiskinan 11,7% di tahun 1979 dan meningkat hingga 13% di tahun 1988, dan terus naik hingga 15,1% di tahun 1993. Efek langsung pemotongan tunjangan kesejahteraan mendorong meningkatnya kemiskinan. Hal yang serupa juga terjadi di Inggris pada periode yang sama, mengutip ucapan mantan pembantu Thatcher, John Gray, “terdapat peningkatan jumlah kelas bawah. Persentase rumah tangga Inggris (non pensiunan) yang benar-benar tanpa pekerjaan– yaitu, rumah tangga yang semua anggotanya tidak aktif dalam perekonomian produktif– meningkat dari 6,5% di tahun 1975 mencapai 16,4% di tahun 1985 dan 19,1% di tahun 1994…Antara 1992-1997 terjadi peningkatan sebesar 15% dalam orang tua tunggal yang menganggur… Peningkatan jumlah kelas bawah yang dramatis ini terjadi sebagai konsekuensi langsung perbaikan kesejahteraan yang liberal, khususnya yang mempengaruhi rumah tangga. (False Dawn, hal. 30) Hal ini bertentangan dengan prediksi teori dan retorika sayap kanan. Seperti pendapat John Gray, “pesan New Right Amerika (dan negara lainnya) selalu mengatakan bahwa kemiskinan dan kelas bawah merupakan hasil dari efek kesejahteraan yang menghambat, bukan pasar bebas.” Ia melanjutkan pendapatnya bahwa hal tersebut “tak pernah sesuai dengan pengalaman negara-negara Eropa Daratan, di mana tingkat penyediaan kesejahteraan jauh lebih komprehehsif dari yang pernah ada di AS, dengan ketiadaan apapun yang menyerupai kelas bawah ala Amerika. Hal ini sebenarnya tidak menyentuh apapun pada pengalaman negara-negara Anglo Saxon.” (Op.Cit., hal.42) Ia kembali menuliskan:

“Di New Zealand, teori-teori New Right Amerika telah mencapai prestasi yang ganjil dan aneh–aplikasi prakteknya membuktikan kesalahan mereka. Bertentangan dengan klaim New Right, penghapusan hampir semua pelayanan sosial unversal dan stratifikasi kelompok-kelompok pendapatan untuk maksud menentukan secara selektif target tunjangan kesejahteraan, menciptakan jebakan kemiskinan neo liberal.” (Ibid.)

Jadi, meski tingkat tunjangan pengangguran dan negara kesejahteraan memiliki pengaruh kecil pada tingkat pengangguran (yang menjadi dugaan jika sifat pengangguran secara esensial memang bukan sukarela), hal tersebut memang memiliki dampak pada sifat, lamanya dan kelangsungan kemiskinan. Pemotongan tunjangan kesejahteraan dapat meningkatkan kemiskinan dan memperlama berlangsungnya kemiskinan (dan dengan memotong redistribusi, juga akan meningkatkan kesejahteraan).

Jika kita mengamati ukuran relatif transfer jaminan sosial sebagai persentase Produk Domestik Kotor dan angka kemiskinan relatifnya, kita temukan sebuah korelasi. Bangsa-bangsa dengan tingkat pembiayaan kesejahteraan yang tinggi memiliki angka kemiskinan yang lebih rendah. Sebagai tambahan, ada korelasi antara tingkat pembiayaan dan jumlah kemiskinan yang terus menerus. Bangsa-bangsa yang memiliki tingkat pembiayaan yang tinggi memiliki lebih banyak warga negara yang berhasil lepas dari kemiskinan. Contohnya Swedia memiliki angka kemiskinan satu tahun 3% dan angka pengentasan kemiskinan sekitar 45% dan Jerman telah menghitung 8% dan 24% (dan angka kemiskinan yang terus berlangsung sebesar 3% dan angka pengentasan kemiskinan sebesar 2%). Sebaliknya, AS telah menghitung 20% dan 15% (dan angka kemiskinan terus menerus sebesar 42%) (Greg J. Duncan dari Institut Penelitian Sosial Universitas Michigan)

Karena negara kesejahteraan yang kuat bertindak sebagai sejenis alas di bawah upah dan kondisi kerja buruh, mudah mengetahui mengapa kapitalis dan para pendukung kapitalisme “pasar bebas” berusaha menghancurkannya. Dengan menghancurkan negara kesejahteraan, membuat pekerja “fleksibel”, keuntungan dan kekuatan dapat dilindungi dari para pekerja yang berusaha menegakkan hak dan kepentingan mereka. Tak heran, klaim keuntungan “fleksibilitas” telah terbukti sulit dipahami sebagian besar masyarakat ketika ketidak setaraan terjadi. Dengan kata lain, negara kesejahteraan meredduksi usaha sistem kapitalis untuk mengkomodifikasi kerja dan menambah pilihan yang ada untuk kelas pekerja. Meski tidak mengurangi kebutuhan akan pekerajan, negara kesejahteraan tidak menghancurkan ketergantungan pada pekerja tertentu sehingga meningkatkan independensi dan kekuatan pekerja. Bukan suatu kebetulan bahwa serangan pada serikat dan negara kesejahteraan merupakan, dan berada dalam kerangka retorika perlindungan “hak manajemen untuk mengelola” serta usaha membawa kembali manusia menjadi budak yang diupah. Dengan kata lain, usaha untuk meningkatkan komodifikasi kerja dengan membuat kerja menjadi begitu tidak aman sehingga pekerja tidak akan menuntut hak-haknya.

Onkos kemanusiaan pengangguran terbukti kebenarannya. Terdapat korelasi yang stabil antara angka pengangguran dan jumlah pasien rumah sakit jiwa. Terdapat koneksi antara pengangguran dan kriminalitas anak-anak dan pemuda. Efek pada penghargaan diri individu dan implikasi yang lebih luas untuk komunitas dan masyarakat mereka bersifat masif. Seperti yang disimpulkan David Schweickart:

“Ongkos pengangguran, baik yang diukur dalam term cold cash dari produksi yang hilang dan pajak yang hilang dalam serikat alienasi yang lebih panas, kekerasan dan keputusasaan, mungkin menjadi lebih besar di bawah Laissez Faire.” (Against Capitalism, hal.109)

Tentu saja, dapat dikemukakan argumen bahwa penganggur sebaiknya mencari kerja dan meninggalkan keluarga, kota asal dan komunitas untuk mendapatkannya. Namun demikian, argumen ini merupakan pernyataan belaka bahwa orang harus mengubah seluruh kehidupan mereka seperti yang dibutuhkan “kekuatan pasar” (dan harapan–”semangat hewani”, menggunakan istilah Keynes–orang-orang yang memiliki modal). Dengan kata lain, hal ini hanyalah suatu pernyataan bahwa kapitalisme membuat orang kehilangan kemampuan untuk merencanakan dan mengatur kehidupan mereka sendiri (dan bahwa, sebagai tambahan, kapitalisme juga dapat menghilangkan pemahaman mereka akan identitas, martabat dan penghargaan terhadap diri mereka sendiri), dengan menganggapnya, bagaimana pun juga, sebagai kebutuhan hidup (atau malah, dalam beberapa hal, sebagai kehormatan).

Tampak secara logis bahwa kapitalisme yang  dijalankan sampai pada pertentangan yang kejam dengan nilai-nilai yang diklaim telah dibangunnya, yaitu penghargaan untuk nilai diri dan pemisahan individu. Hal ini tidak terlalu mengherankan, karena kapitalisme didasarkan pada pereduksian individual hingga ke tingkat komoditi (disebut “pekerja”). Mengutip kembali Karl Polanyi:

“Dalam term kemanusiaan, postulat semacam itu (mengenai pasar tenaga kerja) menunjukkan instabilitas ekstrim para pekerja dalam hal pendapatan, ketiadaan standar profesional, obyek kerelaan untuk ditekan tanpa pandang bulu, ketergantungan yang tinggi pada perilaku pasar. (Ludwig Von) Mises dengan tepat berargumen bahwa jika pekerja ‘tidak bertindak sebagai anggota serikat pekerja, melainkan mengurangi tuntutan mereka dan berpindah tempat serta berganti pekerjaannya sesuai pasar tenaga kerja, pada akhirnya mereka akan mendapatkan pekerjaan.’ Hal ini menyimpulkan adanya kondisi di bawah sistem yang didasarkan pada postulat mengenai karakter komoditi pekerja. Bukan komoditi yang memutuskan di mana ia akan dijual, untuk tujuan apa ia digunakan, dengan harga berapa ia layak untuk berpindah tangan, dan dalam cara apa ia dikonsumsi atau dihancurka.” (The Great Transformation, hal 176)

Bagaimanapun juga, manusia bukanlah sebuah komoditi, melainkan individu-individu yang hidup, berpikir dan merasakan. “Pasar tenaga kerja” lebih merupakan institusi sosial daripada institusi perekonomian, orang dan kerja lebih dari sekedar komoditi. Jika kita menolak asumsi neo liberal karena omong kosongnya, maka alasan mereka gugur. Pada akhirnya, kapitalisme tidak dapat mengembalikan kondisi tanpa pengangguran karena kerja bukanlah suatu komoditi (dan seperti yang kita diskusikan pada bagian C.7, pemberontakan melawan komodifikasi ini merupakan bagian kunci dalam memahami lingkaran bisnis dan juga pengangguran).