B.3 Mengapa kaum anarkis melawan kepemilikan pribadi?

[sc:afaq1]

B.3 Mengapa kaum anarkis melawan kepemilikan pribadi?

[toc]

Kapitalisme merupakan salah satu dari kedua hal yang mendapat perlawanan dari semua kaum anarkis. Kapitalisme ditandai oleh dua ciri, “kepemilikan pribadi” (atau dalam beberapa kasus, negara memiliki property) dan buruh upahan. Namun demikian, yang disebutkan terakhir ini dependen terhadap yang pertama, yaitu agar buruh upahan ada, para pekerja tak boleh memiliki atau mengkontrol alat produksi yang mereka gunakan. Pada gilirannya, kepemilikan pribadi (atau negara) terhadap alat produksi hanya mungkin terjadi jika ada negara, yang memiliki arti mekanisme pemaksaan yang terorganisir saat menyelesaikan permasalahan kelas pemilik (lihat bagian B.2).

Kaum anarkis melawan kepemilikan pribadi (yaitu kapitalisme) karena merupakan sum ber dari pemaksaan, kekuasaan hierarkis dan hak istimewa yang dimiliki kaum elit (“Property…melanggar kesetaraan melalui hak pengistimewaan dan peningkatkan, serta kebebasan melalui despotisme…(dan memiliki) identitas yang sempurna dengan perampokan,” menggunakan istilah Proudhon — What is Property, hal. 251). Sehingga kepemilikan pribadi (kapitalisme) meniadakan partisipasi, pengaruh dan kontrol orang-orang yang menggunakannya, namun tidak memiliki, sarana hidup.

Karena itu, bagi semua kaum anarkis sejati, kepemilikan dilawan karena sumber dari kekuasaan, bahkan despotisme. Menguti pendapat Proudhon mengenai hal ini:

“Pemilik, perampok, pahlawan, penguasa –semua nama tersebut bersifat sinonim– memaksakan kehendaknya sebagai hukum, dan tidak mengalami kontradiksi maupun kontrol; yaitu, ia berpura-pura memiliki kekuasaan legislatif dan esksekutif pada suatu saat…(sehingga) property melahirkan despotisme…Memang jelas bahwa esensi property adalah, agar yakin, dibutuhkan seseorang namun prelu diingat apa itu, dan mencari tahu apa yang tejadi di sekelilingnya. Property merupakan hak untuk menggunakan dan menyalahgunakan …jika barang-barang merupakan property, mengapa para pemilik tidak menjadi raja, dan raja-raja despotik–raja-raja dalam prpoprsi untuk facultes bonitaires? Dan jika masing-masing pemilik merupakan tuan yang berkuasa dalam wilayah kepemilikannya, raja absolut sepanjang wilayah kewenangannya, bagaimana bisa sebuah pemerintahan yang terdiri dari para pemilik dapat muncul selain kekacauan dan kebingungan?” (Op.Cit., hal. 266-267)

Dengan kata lain, kepemilikan pribadi merupakan surat pernyataan perintah yang kecil, dengan sang pemilik yang bertindak sebagai “tuan yang berkuasa” terhadap property mereka, dan menjadi raja yang absolut bagi para pengguna property tersebut. Seperti halnya dalam monarki mana pun, pekerja merupakan pihak yang patuh kepada kaum kaptalis, harus mengikuti perintah mereka, hukum dan keputusan walaupun pada property mereka. Jelas hal ini merupakan pengingkaran besar-besaran terhadap kebebasan (dan martabat, bisa kita catat, karena menurunkan martabat agar harus mengikuti perintah). Tak heran, jika kemudian kaum anarkis melawan kekepmilikan pribadi karena Anarki merupakan “ketiadaan majikan, ketiadaan penguasa” (Op. Cit., hal. 264) dan menyebut kapitalisme dengan mengingat keadaannya, yaitu perbudakan yang diupah!

Juga, seharusnya mudah untuk mengetahui bahwa kapitalisme, dengan memunculkan hak yang secara ideologi tak dapat melakukan pengasingan terhadap kepemilikan pribadi, juga akan segera membangkitkan ketidaksetaraan distribusi sumber daya eksternal, dan bahwa ketidaksetaraan distribusi ini akan menimbulkan ketyidasetaraan lebih lanjut dalam hubungannya dengan posisi tawar antara pemilik dan pihak yang tak memiliki. Meski apologi terhadap kapitalisme biasanya berusaha menjustifikasi kepemilikan pribadi dengan menyatakan bahwa “kepemilikan pibadi” merupakan suatu “hak universal” (lihat bagian B.4.2- “Apakah kapitalisme didasarkan pada kepemilikan diri?” ), jelas bahwa kapitalisme sebenarnya membuat kepemilikan diri yang universal, dalam arti sebenarnya, menjadi sesuatu yang tak mungkin. Karena prinsip sesungguhnya dari kepemilikan diri menunjukkan bahwa orang tidak digunakan dalam cara apapun yang bertentangan dengan keinginan mereka sendiri. Namun, sistem kapitalis telah merusak prinsip ini, dan ironisnya menggunakan term “kepemilikan diri” sebagai dasar logis untuk melakukannya. Di bawah kapitalisme, seperti yang akan ditunjukkan pada bagian B.4, sebagian besar orang biasanya berada dalam situasi di maan pilihan terbaik adalah mengijinkan diri mereka sendiri untuk digunakan dalam cara-cara seperti itu yang secara logika bertentangan dengan kepemilikan diri yang sejati..

Untuk alasan-alasan ini, kaum anarkis sepakat dengan pendapat Rosseau:

“Orang pertama yang, setelah mematok batas tanahnya, berpikir untuk mengatakan, ‘Ini milikku’ dan mendapati orang-orang yang dengan mudahnya percaya. Hal tersebut merupakan dasar sebenarnya dari masyarakat sipil. Berapa banyak kejahatan, perang, pembunuhan, kesengsaraan, dan ketakutan, yang disingkirkan dari umat manusia oleh seseorang yang, dengan mencabut patok dan menimbun parit-parit yang ada, berteriak pada  teman-temannya: ‘Berhati-hatilah terhadap penipu ini; kalian kalah jika kalian melupakan bahwa hasil bumi adalah milik semua orang dan bahwa bumi bukan milik siapapun.’” (“Discourse on Inequality”, The Social Contract and Discourses, hal 84)

Hanya sosialisme liberal yang dapat terus menegaskan kepemilikan diri sambil menyiapkan kondisi untuk menjaminnya. Hanya melalui penghapusan kepemilikan pribadi akan muncul akses menuju sarana hidup bagi semua orang, sehingga menjadikan kepemiikan diri ada dalam kehidupan nyata melalui universalisasi pengelolaan diri pada semua aspek kehidupan.

Sebelum membicarakan aspek anti liberal dalam kapitalisme, perlu juga mendefinisikan “private property” sebagai sesuatu yang berbeda dari “personal possesion” dan menunjukkannya dengan lebih detail mengapa yang disebut pertama membutuhkan perlindungan negara dan bersifat eksploitatif.

B.3.1 Apa perbedaan antar private property dan possession

Kaum anarkis mendefinisikan “private property (atau hanya “property” untuk menyingkat) sebagai monopoli yang dilindungi negara terhadap barang-barang atau hak istimewa tertentu yang digunakan untuk mengeksploitasi orang lain. “Possession”, disisi lain merupakan kepemilikan benda-benda ynag tidak digunakan untuk mengeksploitasi orang lain (contohnya mobil, lemari es, sikat gigi, dll). Jadi, banyak barang yang dapat dianggap baik property maupun possession tergantung bagaimana penggunaannya. Contohnya, sebuah rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal merupakan possession, sedangkan jika disewakan kepada orang lain agar mendapatkn keuntungan, rumah tersebut disebut property. Begitu juga jika seseorang menggunakan gergaji untuk mata pencaharian sebagai seorang tukang kayu yang bekerja sendiri, gergaji tersebut merupakan possession, sedangkan apabila seseorang mengupah orang lain untuk menggunakan gergaji tersebut agar ia mendapat keuntungan, gergaji tersebut merupakan property.

Meski awalnya, membingungkan membuatkan perbedaan ini, sangat berguna memahami sifat masyarakat kapitalis. Kaum kapitalis cenderung menggunakan kata “property” untuk mengartikan segala sesuatu dari sikat gigi hingga korporasi transnasional–dua hal yang berbeda, dengan pengaruh yang berbeda pula terhadap masyarakat. Karenanya Proudhon:

“Asalnya, kata property sinonim dengan proper atau individual possession… Namun ketika hak penggunaan ini…menjadi sesuatu yang aktif dan sangat pokok — yaitu, ketika usufructuary mengubah haknya untuk menggunakan barang secara personal menjadi hak penggunaan oleh tenaga kerja — kemudian property  mengalami perubahan sifat dan gagasan ini menjadi kompleks.” (What is Property, hal. 395-396)

Seperti perbedaaan yang disusun Alexander Berkman, anarkisme “menghapuskan kepemilikan pribadi alat-alat produksi dan distribusi, dan dengan demikian sekaligus bisnis kapitalistis. Personal possession hanya tinggal dalam benda yang anda gunakan. Jadi, jam tangan anda memang milik anda namun perusahaan jam tangan menjadi milik rakyat. Tanah, mesin, dan semua yang berguna bagi publik dijadikan property bersama, bukan untuk diperjualbelikan. Penggunaannya hanya akan dianggap sebagai hak– bukan hak untuk memiliki melainkan possession. (The ABC of Anarchism, hal 68) (untuk keterangan yang lebih jelas mengenai teori kaum anarkis mengenai property lihat buku What Is Property? karya PJ Proudhon. William Godwin dalam bukunya Enquiry Concerning Political Justice, membuat poin yang sama mengenai perbedaan antara property dan possession— ynag menunjukkan bahwa hal tersebut berada dalam pusat pemikiran kaum anarkis). Proudhon secara jelas mengilustrasikan perbedaan tersebut dengan membandingkan seorang kekasih sebagai pemilik possession dan suami sebagai pemilik property!

Perbedaan antara property dan possession dapat dilihat dari tipe-tipe hubungan kekuasaan di setiap generasi.  Mengambil contoh tempat kerja yang kapitalis, menjadi jelas bahwa mereka yang memiliki tempat kerja menentukan bagaimana penggunaan tempat kerja tersebut, bukan mereka yang benar-benar bekerja. Hal ini memunculkan sebagian besar sistem totaliter. Noam Chomsky menunjukkan, “term ‘totaliter’ benar-benar akurat. Tak ada institusi manusia yang mendekati totaliterianisme sedekat suatu korporasi bisnis. Maksudku, kekuasaan benar-benar bersifat dari atas ke bawah. Kamu dapat berada di suatu tempat di dalamnya dan mendapat perintah dari atas lalu meneruskannya ke bawah. Akhirnya perintah berada di tangan pemilik dan investor.”

Dalam sebuah masyarakat anarkis, seperti yang telah dituliskan, penggunaan hanya dianggap sebagai hak. Artinya bahwa tempat kerja diatur dan dijalankan oleh orang-orang yang bekerja di dalamya sehingga mengurangi hierarki sekaligus meningkatkan kebebasan dan kesetaraan dalam masyarakat. Karena itu perlawanan kaum anarkis terhadap property pribadi dan kapitalisme mengalir dengan wajar dari prinsip dan gagasan dasarnya.

B.3.2 Property macam apa yang dilindungi negara?

Kropotkin berpendapat bahwa negara merupakan “instrumen untuk menegakkan monopoli yang mendukung minoritas yang berkuasa.” (Kropotkin’s Revolusionary Pamphlets, hal 286) Meski beberapa monopoli ini telah jelas (seperti halnya tarif, jaminan negara untuk monopoli pasar dan lain-lain– lihat bagian F.8 mengenai peran negara dalam mengembangkan kapitalisme) sebagian besar berada “di balik layar” dan bekerja untuk memastikan bahwa dominasi kapitalisme tidak membutuhkan paksaan yang bersifat luas untuk mempertahankannya.

Karena itu negara mempertahankan bermacam-macam “monopoli kelas” (menggunakan istilah Tucker) untuk memastikan bahwa pekerja tidak menerima “upah mereka yang sebenarnya”, hasil total dari pekerjaan mereka. Ada empat jenis property, atau monopoli yang bersifat eksploitatif, yang dilindungi negara:

(1). kekuasaan untuk mengeluarkaan kredit dan mata uang, dasar dari perbankan kapitalis;

(2). tanah dan bangunan, dasar dari keberadaan tuan tanah;

(3). alat dan perlengkapan produktif, dasar dari kapitalisme industri;

(4). gagasan dan intervensi, dasar dari royalti hak cipta dan paten (“property” intelektual)

Dengan melaksanakan bentuk-bentuk property ini, kapitalisme memastikan bahwa kondisi-kondisi obyektif dalam perekonomian swesuai dengan apa yang diinginkan kaum kapitalis, dan pekerja memiliki kebebasan hanya saat menerima kontrak yang opresif dan eksploitatif. Dalam kontrak tersebut, pekerja kehilangan otonomi mereka dan berjanji akan patuh atau menghadapi kemiskinan dan kesengsaraan. Melalui “inisiasi kekuatan” tersebut, yang sebelumnya telah ada dalam kontrak khusus apapun yang ditandatangani, kaum kapitalis memperkaya diri dengan mengorbankan kita seperti halnya mengolok-olok kesepakatan bebas (lihat bagian B.4). Tentu saja, meskipun peran tersamar dari “tujuan” semacam itu memberi suatu tekanan dalam mengendalikan kelas pekerja, resistansi kelas pekerja seperti halnya modal tak pernah mampu lepas dari kekuasaan negara secara langsung maupun tidak langsung. Ketika sarana untuk mencapai “tujuan” gagal, kaum kapitalis selalu menggunakan represi negara untuk merestorasi tatanan “natural”.

Untuk menunjukkan pentingnya dukungan negara terhadap monopoli tersebut, kita akan mengurai secara singkat pengaruh monopoli tersebut.

Monopoli kredit, dengan kontrol negara terhadap orang-orang yang mampu meminjam uang atau tidak, mengurangi kemampuan kelas pekerja untuk menciptakan alternatif mereka sendiri terhadap kapitalisme. Dengan meminta suku bunga peminjaman yang tinggi (hanya mungkin karena kompetisi dibatasi), tidak banyak orang yang mampu berusaha menciptakan firma-firma kooperatif atau perseorangan. Tambahan lagi, pengembalian pinjaman dengan bunga yang tinggi pada bank-bank kapitalis memastikan bahwa koperasi yang ada seringkali harus melanggar prinsip mereka sendiri dengan mempekerjakan buruh upahan untuk mencapai tujuan (lihat bagian J.5.11). Karenanya, tidak mengherankan bahwa koperasi Mondragon yang sangat sukses di pedesaan Basque menciptakan serikat kredit mereka sendiri yang bertanggung jawab secara luas bagi kesuksesan eksperimen.

Seperti halnya peningkatan upah yang merupakan perjuangan yang penting dalam kapitalisme, begitu juga masalah kredit. Proudhon dan pengikutnya mendukung gagasan Bank Rakyat. Jika kelas pekerja dapat mengambil alih dan mengontrol peningkatan sejumlah uang, kekuatan kapitalis dapat dilemahkan, sementara itu tatanan sosial alternatif juga sedang dibangun (karena uang pada akhirnya merupakan sarana untuk membeli kekuatan pekerja, dan juga penguasaan terhadap pekerja– yang merupakan kunci bagi produksi nilai lebih). Proudhon berharap bahwa melalui kredit, yang dikurangi sebagian kecil untuk biaya (yaitu biaya administrasi), para pekerja akan dapat membeli alat produksi yang dibutuhkan. Meski sebagian besar kaum anarkis berpendapat bahwa peningkatan akses kelas pekerja untuk kredit tidak akan menjatuhkaan kapitalisme bila dibandingkan dengan peningkatan upah, semua anarkis mengakui bagaimana kredit, seperti halnya upah, dan bagaimana perjuangan untuk mendapatkan kredit, seperti halnya perjuangan untuk upah, akan memainkan peran yang berguna dalam mengembangkan kekuatan kelas pekerja dalam kapitalisme. Kasus yang jelas muncul berada di tempat-tempat di mana uang digunakan para pekerja untuk membiayai perjuangan mereka melawan modal, dari dana pemogokan dan senjata hingga penolakan kerja secara periodik yang hanya dimungkinkan jika memiliki uang  yang cukup banyak. Peningkatan akses untuk kredit murah akan memberi kelas pekerja lebih banyak pilihan dibanding menjual kebebasan mereka atau menghadapi kesengsaraan (seperti halnya peningkatan upah dan santunan dana untuk pengangguran yang juga memberi kita pilihan yang lebih banyak).

Karena itu, monopoli kredit mengurangi pertentangan menuju kapitalisme dari kooperasi (yang umumnya lebih produktif dibandingkan dengan firma-firma kapitalis) sementara di saaat yang sama pemberian upah bagi semua pekerja sesuai permintaan,  bagi pekerja jumlahnya lebih rendah dari yang diharapkan. Pada gilirannya, hal ini membuat kaum kapitalis menggunakan ketakutan dipecat untuk memeras lebih banyak lagi nilai lebih dari para pekerja, juga dengan mengkonsolidasikan kekuatan kaum kapitalis (di dalam dan di luar tempat kerja) dan ekspansi (meningkatkan pengaturan biaya sehingga menciptakan pasar oligarki yang didominasi oleh beberapa firma). Tambahan lagi, tingkat suku bunga yang tinggi mentransfer penghasilan secara langsung dari para produsen ke bank. Kredit dan uang digunakan sebagai senjata dalam perjuangan kelas. Inilah sebabnya mengapa, lagi-lagi, kita melihat kelas berkuasa membutuhkan sentralisasi perbankan dan menggunakan bantuan negara (dari pengaturan uang secara langsung hingga pengaturan arus uang) dalam menghadapi ancaman terhadap sifat (dan peran) uang dalam kapitalisme.

Jadi monopoli kredit, dengan batasan secara artifisial terhadap pilihan belerjaa untuk diri kita sendiri, memastikan kita bekerja untuk seorang majikan.

Monopoli tanah berasal dari peraturan pemerintah atas hak tanah yang tidak diletakkan pada kepemilikan dan pengolahan personal. Tambahan lagi, monopoli tanah juga meliputi kependudukan rumah-rumah yang ditinggalkan dan bentuk-bentuk property ilegal lainnya. Hal ini memunculkan sewa tanah. Dari sewa tanah, para tuan tanah mendapatkan pembayaran dengan membiarkan orang lain menggunakan tanah yang mereka miliki, meski tidak diolah. Meski monopoli ini tidak terlalu penting dalam masyarakat kapitalis modern (karena tidak banyak orang yang tahu tentang pertanian), hal tersebut, bagaimanapun juga memainkan peran penting dalam menciptakan kapitalisme (lihat juga bagian F.8.3). Ahli ekonomi William Lazonick menyimpulkan proses ini:

“Pengaturan kembali tanah pertanian (gerakan pemagaran)…tak terelakan lagi merusak kelangsungan pertanian petani tradisional…(hal tersebut) menciptakan sejumlah kekuatan pekerja yang berasal dari petani yang dicabut hak warisnya dengan hanya penghargaan yang kecil terhadap tanah. Untuk biaya hidup, banyak dari petani ini yang beralih ke ‘industri rumah tangga’ — memproduksi barang dalam riumah mereka…Ekspansi industri rumah tangga terjadi pada abad ke-18…yang meletakkan dasar bagi revolusi industri Inggris. Kemunculan pekerja – dilanjutkan dengan transformasi teknologi mesin…perusahaan tekstil…dan pabrik-pabrik menggantikan rumah tangga sebagai tempat produksi yang utama.” (Business Organisation and the Myth of the Market Economy, hal. 3-4)

Melalui kemampuan untuk menghalang orang “secara sah” dari property “mereka”, kelas tuan tanah mengguanakan monopoli tanah untuk memastikan terciptanya kelas yang terdiri dari orang-orang yang tak memiliki apapun untuk dijual kecuali tenaga mereka (yaitu kebebasan). Tanah diambil dari orang-orang yang secara tradisional menggunakannya, melanggar hak bersama, dan digunakan oleh tuan tanah untuk menghasilkan keuntungan (lebih baru lagi, hal yang sama terjadi juga di dunia ketiga). Kepemilikan personal digantikan dengan tuan tanah dan perbudakan pertanian yang diupah, sehingga “Tindakan Pemagaran…menimbulkan kesengsaraan bagi populasi pertanian, menempatkan mereka pada kemurahan hati para pemilik tanah, dan memaksakan sejumlah besar orang-orang tersebut untuk bermigrasi ke kota-kota tempat, sebagai kaum proletar, mereka dikirim pada kemurahan hati perusahaan-perusahaan kelas menengah.” (Peter Kropotkin, The Great French Revolution, hal. 117)

Hal ini merupaka ulah monopoli tanah (lihat juga bagian F.8.3) dan dari monopoli tersebut, muncul alat dan perlengkapan monopoli karena industri rumah tangga tak dapat bertahan hidup berhadapan dengan kapitalisme industri. Monopoli alat dan perlengkapan berdasarkan pada pengingkaran kaum kapitalis terhadap akses pekerja menuju modal kecuali jika para pekerja membayar upeti kepada pemilik agar dapat menggunakannya. Meski kapital “sebenarnya ditimbun dari pekerja yang telah menerima upahnya secara penuh” sehingga “si pemberi pinjaman berhak atas keutuhan pengembalian, tak lebih dari itu” (menggunakan kata-kata Tucker), sehubungan dengan hak istimewa yang sah, kaum kapitalis berada dalam posisi yang booleh meminta “bayaran” atas penggunaannya. Hal ini terjadi karena, kelas pekerja dihalangi dalam penguasaan tanah dan kapital yang ada (sarana hidup), anggota kelas tersebut memiliki sedikit pilihan selain menyepakati kontrak upah yang membiarkan para kapitalis memeras “bayaran” atas penggunaan perlengkapan yang dimiliki (lihat bagian B.3.3).

Meski modal awal untuk investasi dalam industri berasal dari kekayaan yang dirampas dari daerah seberang, atau penghasilan eksploitasi yang dilakukan kaum feodal dan tuan tanah, kenyataan adanya perlindungan negara terhadap property memastikan bahwa pengusaha dapat memeras riba dari pekerja. “Biaya” yang diminta dari pekerja sebagian diinvestasikan kembali ke dalam modal, yang mengurangi harga barang, yang menhancurkan industri rumah tangga. Tambahan lagi, investasi juga menambah pengadaan biaya untuk menghadapi pesaing potensial,  yang terus menyebabkan ketidakmampuan kelas pekerja untuk memiliki alat produksi karena hambatan-hambatan “alami” untuk memasuki pasar, hal tersebut memastikan bahwa hanya sebagian kecil anggota kelas pekerja yang memiliki dana cukup untuk membut tempat kerja kooperatif dengan ukuran yang sesuai. Jadi, meki monopoli tanah merupakan sesuatu yng esensial untuk menciptakan kapitalisme, monopoli “alat dan perlengkapan” yang muncul sebagai akibatnya, dengan segera menjadi pendorong utama sistem.

Dengan cara ini riba menjadi alat untuk mengekalkan sistem, dengan keberadaan “pertukaran bebas” yang menjadi sarana untuk melangsungkan dominasi kaum kapitalis. Dengan kata lain, “inisiasi kekuatan yang dahulu” yang digabungkan dengan proteksi negara terhadap property dewasa ini, memastikan kelangsungan dominasi kaum kapitalis dalam masyarakat hanya dengan menggunakan kekuatan “defensif” (yaitu kekerasan yang digunakan untuk melindungi kekuasaan pemilik property melawan serikat-serikat, pemogokan, pengambilalihan, dan lain-lain).

“Biaya” yang diperas dari generasi pekerja sebelumnya memastikan bahwa generasi sekarang ini tidak memiliki kemampuan untuk menyatukan kembali dirinya dengan sarana hidup melalui “persaingan bebas” (dengan kata lain, pembayaran riba menjamin kelangsungan riba tersebut). Tak perlu dikatakan, surplus yang dihasilkan oleh generasi ini akan digunakan untuk menambah persediaan modal, sehingga memastikan generasi pekerja di masa depan tetap berada dalam  keadaaan tidak memiliki alat produksi.  Karena itu, riba menjadi alat pengekalan sistem. Dan, tentu saja, perlindungan negara terhadap property dari “pencurian” yang dilakukan oleh kelas pekerja memastikan bahwa property tetap menjadi barang curian dan pencuri sesungguhnya menyimpan hasil curiannya.

Selain itu juga terjadi monopoli “gagasan”. Monopoli ini digunakan untuk memperkaya korporasi-korporasi kaum kapitalis dengan mengorbankan masyarakat umum dan sang penemu gagasan. Seperti yang ditunjukkan David Noble, “Sang penemu, pusat perhatian sesungguhnya dari sistem paten ini, cenderung untuk ‘melepaskan’ hak patennya untuk ditukarkan dengan jaminan korporat; ia menjual atau mendaftarkan hak patennya pada korporasi-korporasi industrial atau menyerahkannya pada perusahaan tempat ia bekerja, menukarkan kejeniusannya dengan gaji. Tambahan lagi, dengan menggunakan kontrol paten yang didapatkan melalui pembelian, konsolidasi,  pengumpulan paten, dan kesepakatan ijin silang, seperti halnya pengaturan hasil paten melalui penelitian industrial yang sistematik, korporasi-korporasi terus menerus melakukan ekspansi “monopoli mereka terhadap monopoli”. Tak jauh berbeda, korporasi menggunakan “hak paten untuk menghindari hukum anti perwalian”. Keuntungan yang diperoleh dari monopoli ini, yang mengorbankan pelanggan, membuat “langkah-langkah hebat”seperti yang tersebut di atas antara tahun 1900 hingga 1929 dan “pembuatan pengaruh yudisial dan legislatif yang digunakan untuk memeriksa monopoli korporat yang dilakukan melalui kontrol paten sangatlah sedikit dan terlambat.” (American By Design, hal. 87, 84 dan 88)

Dengan menciptakan monopoli yang “legal” dan keuntungan lebih yang didapat darinya, kaum kapitalis tak hanya memperkaya diri dengan mengorbankan orang lain, namun jug menjaamin dominasi mereka dalam pasar. Keuntungan yang didapat dari monopoli-monopoli legal tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan, yang mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dengan membuat bermacam-macam hambatan untuk menghadapi pesaing potensial.

Teerlebih lagi, kelas berkuasa, dengan sarana negara, terus menerus mencoba mengeembangkan bentuk baru property pribadi dengan membuat monopoli dan ketakutan artifisial, misalnya dengan mensyaratkan lisensi yang mahal untuk penggunaan dalam kegiatan tertentu, seperti penyiaran. Dalam “abad informasi”, riba (menggunaakn biaya) dari property intelektual menjadi sumber yang sangat penting bagi pendapatan kaum elit, seperti yang terrefleksikan dalam perhatian yang lebih untuk memperkuat mekanisme pelaksanaan hak cipta pada kesepakatan-keseepkatan GATT dewasa ini, atau  tekanan AS terhadap negara-negara lain (seperti China), dan lain-lain.

Dengan kata lain, kaum kapitalis ingin membatasi persaingan dalam “pasar bebas” dengan memastikan bahwa hukum merefleksikan dan melindungi kepentingan mereka, yaitu “hak property” mereka. Melalui proses ini mereka mendapat jaminan bahwa kecenderungan kooperatif dalam masyarakat dihancurkan oleh dukungan negara terhadap “kekuatan pasar”. Seperti yang dikatakan Noam Chomsky, kapitalisme modern merupakan “perlindungan negara dan subsidi publik bagi kaum kaya, disiplin pasar bagi kaum miskin”. (Rollback, Part I”, Z Magazine) Pernyataan para pembela “pasar bebas” biasanya tidak berarti apa-apa, meski beberapa orang yang benar-benar mendukungnya hanyalah patuh pada  aspek “subsidi publik” dalam kapitalisme modern dan mendukung proteksi negara atas hak property. (Untuk keterangan lebih jelas mengenai kapitalisme yang didasarkan pad monopoli yang dilindungi negara, lihat Instead of a Book by a Man Too Busy to Write One karya Benjamin Tucker)

Semua jenis monopoli ini berusaha memperkaaya kaaum kapitalis (dan menambah cadangan modal mereka) dengan mengorbankan kaum pekerja, untuk membatasi kemampuan mereka menghancurkan kelas berkuasa dan kekayaannya. Semua bertujuan untuk memastikan bahwa pilihan apapun agar kita bekerja untuk diri sendiri (baik secara individual maupun kolektif) dibatasi dengan mempersempit lahan kita, sehingga memmastikan bahwa kita tak memiliki banyak pilihan selain menjual tenaga di “pasar bebas” dan dieksploitasi. Dengan kata lain, macam-macam monopoli tersebut memastikan bahwa ada hambatan “alami” untuk masuk (lihat bagian C.4), dengan meletakkan puncak peerkonomian di dalam kendali pengusaha besar sementara alternatif-alternatif penggnti kapitalisme dimarginalkan ke pinggir.

Jadi, jenis-jenis property dan hubungan sosial otoriter merupakan akibat dari monopoli-monopoli tersebut dan mendapat perlindungan dari negara. Perlu dicatat dengan mengubah kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan negara (yaitu nasionalisasi) tidak mengubah secara mendasar sifat hubungan property; perubahan tersebut hanyalah memindahkan kaum kapitalis pribadi dan menggantikannya dengan birokrat.

B.3.3 Mengapa property bersifat eksploitatif?

Untuk menjawab pertanyaan ini, pertimbangkan monopoli terhadap “alat dan perlengkapan” produktif. Monopoli ini, didapatkan oleh kaelas kapitalis industrial, membuat kelas ini dapat meminta “ongkos” dari pekerja atas hak istimewa menggunakan alat dan perlengkapan yang dimonopoli.

Hal tersebut terjadi karena property, dalam kata-kata Proudhon, “mengucilkan” kelas pekerja. Negara melaksanakan hak property pada tanah, tempat kerja dan lain-lain, yang berarti bahwa  pemilik dapat menghalangi orang lain untuk menggunakannya dan melaksanakan peraturan-peraturan mereka pada orang-orang yang diijinkan menggunakan property “mereka”. Jadi majikan “memberimu pekerjaan: yaitu ijin untuk bekerja dalam perusahaan atau pabrik yang tidak dibangunnya melainkan oelh pekrja lain sepeti halnya dirimu. Dan untuk ijin itu, kamu membantunya dengan memberikan dukungan …selama kamu bekerja untuknya.” (Alexander Berkman, What is Communist Anarchism?, hl. 11)

Karena itu, dalam keadaan di mana sebagian besar penduduk tidak mempunyai sarana hidup, kaum kapitalis berada dalam posisi ideal untuk menuntut “ongkos pakai” atas modal yang dimiliki,  dan modal tersebut tidak digunakan atau dihasilkan oleh kaum kapitalis. Karena hanya memiliki sedikit pilihan para pekerja menyepakati kontrak yang isinya berupa penyerahan otonomi mereka selama bekerja berikut hasil kerjanya. Hal ini menyebabkan kaum kapitalis memiliki akses menuju “komoditi” (pekerja) yang secara potensial dapat menghasilkan nilai lebih banyak dari upah yang dibayarkan. Selama jam kerja, pemilik dapat mendikte (dalam batas tertentu yang ditentukan oleh resistensi dan solidaritas pekerja serta kondisi obyektif, misalnya tingkat pengangguran dalam negara atau industri) tingkat, durasi, dan intensitas kerja, serta juga sejumlah hasil (di mana pemilik memiliki hak tunggal terhadapnya meski mereka tidak memproduksinya). Jadi, “ongkos” (atau “nilai lebih”) diciptakan oleh para pemilik dengan membayar pekerja kurang dari nilai total yang dihasilkan dari kerja mereka untuk menghasilkan barang atau pelayanan yang diberikan kepada firma. Jadi, keuntungan kapitalis merupakan selisih antara “nilai lebih” ini, yang dihasilkan dari pekerja, dikurangi pengeluaran tambahan firma dan biaya barang mentah (lihat juga bagian C.2, “Darimana asal keuntungan?”)

Jadi, property bersifat eksploitatif karena menghasilkan surplus yang dimonopoli oleh pemilik. Property menciptakan hubungan yang hierarkis dalam tempat kerja (“monopoli alat dan perlengkapan” mungkin lebih baik jika disebut “monopoli kekuasaan”) dan seperti dalam sistem hierarkis apapun orang- orang yang memiliki kekuasaan menggunakannya untuk melindungi dan lebih jauh lagi mengorbankan orang lain untuk kepentingan mereka sendiri. Di dalam tempat kerja terdapat perlawanan yang dilakukan pekerja terhadap penindasan dan eksploitasi ini, di mana “hubungan hierarkis perusahaan kapitalis dirancang untuk menyelesaikan konflik ini dan demi  mendukung modal…” (William Lazonick, op.cit., hal.184)

Tak perlu dikatakan bahwa negara selalu berusaha mendukung hak property dan pengaturan melawan aksi para kaum tak punya. Singkatnya keberadaan negara sebagai pelindung “monopoli kekuasaan” lah yang memunculkan kedua hal tersebut.

Jadi kaum kapitalis mampu mendapatkan nilai lebih dari pekerja semata karena mereka memiliki  alat produksi, bukan dengan mengerjakannya sendiri. Tentu saja kaum kapitalis mungkin juga memiliki kontribusi dalam produksi sehingga mereka berhak atas sejumlah nilai tambah bagi pendapatan firma dari hasil kerja mereka sendiri, namun umumnya para pemilik membayar dirinya lebih dari itu, dan dapat melakukannya karena ada jaminan dari negara bahwa hal tersebut dapat dibenaarkan selaku pemilik property (yang mengejutkan, karena mereka sendiri memiliki pengetahuan mengenai pemasukan dan pengeluaran firma sehingga, seperti halnya orang-orang yang berada dalam posisi yang sulit dimintai pertanggungjawabannya, menyalahgunakan kekuasaan — inilah yang menjadi sebagian alasan mengapa kaum anarkis mendukung demokrasi langsung sebagai hal yang terkait erat untuk kesepakatan bebas, karena tak ada seorang penguasa pun dapat dipercaya sikapnya untuk tidak mementingkan kepentingan diri di atas kepentingan orang-orang yang mematuhi keputusannya). Dan tentu saja banyak kaum kapitalis yang mempekerjakan manajer untuk menjalankan usahanya, sehingga mendapatkan keuntungan tanpa melakukan apa-apa selain melalui kepemilikannya.

Kemudian keuntungan kaum kapitalis merupakan suatu bentuk eksploitasi yang didukung negara. Hal ini sama saja dengan suku bunga yang dikumpulkan para banker dan sewa tanah yang dikumpulkan para tuan tanah. Tanpa negara, bentuk-bentuk eksploitasi tersebut tak mungkin terjadi, karena monopoli yang menjadi tempat bergantung tak dapat dipertahankan. Contohnya, dalam situasi tanpa pasukan negara dan polisi, pekerja dapat dengan mudahnya mengambil alih dan menjalankan perusahan untuk diri mereka sendiri, sehingga mencegah kaum kapitalis mendapatkan pembagian yang tak adil atas surplus yang dihasilkan pekerja.

B.3.4 Dapatkan property pribadi dibenarkan?

Tidak. Meski beberapa pendukung kapitalisme mengakui bahwa property pribadi, khususnya tanah, didapat dengan menggunakan pemaksaan, sebagian besar mempertahankan pendapat bahwa property pribadi sifatnya adil. Sebuah pembelaan yang umum terhadap property pribadi ditemukan dalam karya Robert Nozick (seorang pendukung kapitalisme “pasar bebas”). Bagi Nozick, penggunaan pemaksaan menghasilkan sesuatu yang tidak sah sehingga hak kepemilikan apapun atas property sifatnyaa tidak sah (dengan kata lain, pencurian dan perdagangan hasil curian membuat kepemilikan atas barang-barang tersebut sebagai sesuatu yang tidak sah). Jadi, jika usaha mendapatkan tanah pada awalnya sudah tidak sah, maka semua hak terhadapnya juga tidak sah. Dan karena kepemilikan pribadi merupakan dasar kapitalisme, maka kapitalisme sendiri juga bersifat tidak sah. Untuk menjelaskan masalah ini, Nozick menggunakan karya Locke (“The Lockean Proviso”) yang dapat disimpulkan seperti:

1. Orang memiliki dirinya sendiri.

2. Bumi pada awalnya dimiliki bersama (atau tanpa pemilik dalam kasus Nozick)

3. Anda dapat memperoleh hak absolut lebih besar dari pembagian rata-rata di atas bumi, jika tidak memperburuk keadaan orang lain.

4. Setelah orang memperoleh property pribadi, secara moral pasar bebas untuk modal dan pekerja dibutuhkan.

Ambil contoh dua individu yang berbagi tanah bersama. Nozick memperbolehkan seorang individu menyatakan tanah tersebut sebagai milik mereka asalkan “proses normal– yang menyebabkan keberadaan hak property yang dapat diwariskan secara permanen atas barang yang sebelumnya tidak dimiliki– tak akan berlangsung, yaitu jika posisi pihak lain, yang tidak lagi leluasa menggunakan benda tersebut., diperburuk sebagai akibatnya” (Anarchy, State and Utopia, hal. 178)

Namun, jika seseorang mendapatkan tanah tesebut maka orang lainnya tak dapat mencari nafkah dari tanah yang tersisa. Namun, jika seorang pemilik tanah yang baru mengupah orang lain untuk mengerjakan tanahnya dan hal ini melebihi apa yang semula diproduksi budak baru yang diupah, maka hal ini akan memenuhi “Lockean Proviso”. Tentu saja, budak baru yang diupah tersebut tidak memiliki pilihan lain selain bekerja untuk orang lain, sehingga hal ini tidak relevan dengan Lockean Proviso.

Sangat menarik, untuk sebuah ideologi yang menyebut dirinya “liberal” teori Nozick mendefinisikan “memburuk” dalam term kesejahteran material semata, dibandingkan dengan kondisi yang ada di dalam masyarakat yang didasarkan pada penggunaan bersama-sama. Dengan kata lain, “memburuk” dalam term-term kebebasan (yaitu kepemilikan diri atau pemerintahan sendiri) tidak relevan bagi Nozick, suatu kedudukan yang sangat tepat untuk dimanfaatkan.

Nozick mengklaim adanya penekanan pada kepemilikan diri dalam ideologinya karena kita merupakan individu-individu yang terpisah, masing-masing memiliki hidup yang harus dijalaninya. Karena itu, menjadi sangat aneh mengetahui bahwa Nozick tidak memberi penekanan pada kemampuan manusia untuk bertindak atas konsepsi mereka sendiri dalam tulisannya mengenai pengambilan yang ilegal. Malah tak ada keberatan terhadap perampasan tersebut yang menempatkan seseorang pada posisi subordinasi dan ketergantungan terhadap kehendak orang lain.

Dalam menilai keadilan yang terkait dengan perampasan tersebut, Nozick tidak mempertimbangkan adanya fakta yang menunjukkan bahwa sekarang ini individu mematuhi keputusan yang dibuat orang. Kenyataan bahwa penciptaan property prbadi m,enyebabkan pengingkaran terhadap kebebasan yang penting bagi budak yang diupah (yaitu, budak tidak memiliki pendapat terhadap status tanah yang mereka gunakan dan mengenai bagaimana tenaga mereka digunakan). Sebelum penciptaan property pribadi, semua orang mengelola sendiri pekerjaan mereka, dan mengatur seluruh aspek kehidupan mereka sendiri. Setelah perampasan tersebut terjadi, budak upahan baru tersebut tidak memiliki kebebasan semacam itu dan malah harus menerima kondisi pekerjaan yang membuat mereka melepaskan kontrol mengenai bagaimana menghabiskan sebagian besar waktu yang mereka miliki.

Dengan mempertimbangkan pernyataan-pernyataan Nozick yang banyak mendukung kepemilikan diri dan alasan mengapa hal tersebut penting, anda akan berpikir bahwa otonomi dari budak yang diupah yang tidak memiliki property menjadi sesuatu yang penting untuknya. Namun, concern semacam itu tidak ditemukan–otonomi budak yang diupah dianggap seolah-olah merupakan sesuatu yang tidak relevan. Nozick mengklaim bahwa perhatian untuk kebebasan manusia atas hidupnya sendiri menjdi dasar dari teorinya mengenai hak property yang tak terbatas, namun, hal ini tampaknya tidak berlaku bagi bagi budak yang diupah. Pembenarannya untuk penciptaan property pribadi hanya relevan terhadap otonomi pemilik tanah Namun demikian, seperti pendapat Proudhon:

“Jika kebebasan manusia dikorbankan, hal yang sama juga berlaku pada diri semua individu; jika property dibutuhkan bagi gerak obyektif yaitu untuk hidupnya, maka semua pihak sama-sama membutuhkan adanya perampasan material …Apakah yang lain tidak akan mengikuti ketika seorang individu tak dapat mencegah orang lain…merampas sejumlah material yang ia miliki, ia tak dapat lagi mencegah datangnya individu yang lain.” (What is Property?, hal. 84-85)

Di bawah kapitalisme, manusia diklaim memiliki diri mereka sendiri, namun hal ini hanyalah formalitas belak karena sebagian besar manusia tidak memiliki akses yang bebas menuju sumber daya. Dan krena mereka harus menggunakan sumber daya orang lain mereka berada di bawah kontrol orang-orang yang memiliki sumber daya tersebut. Dengan kata lain, property pribadi mengurangi otonomi matoritas penduduk, dan menciptakan suatu rejim kekuasaan yang memiliki banyak persamaan dengan perbudakan. Seperti yang dikatakan John Stuart Mill:

“Setelah tidak lagi diperbudak atau tergantung oleh kekuasaan hukum, mayoritas penduduk mengalami hal yang sama oleh kekuasaan property; mereka masih terikat pada tempat, pekerjaan, dan kepatuhan terhadap kehendak orang yang mempekerjakannya, dan karena kelahirannya, mereka dihalangi mencapai kebahagiaan serta untuk mendapatkan keuntungan moral dan mental, sementara orang lain mendapatkannya sebagai sesuatu yang diwariskan sehingga tak perlu bekerja keras serta bebas dari hukuman. Hal ini merupakan suatu keadaan menyedihkan yang banyak terjadi pada sebagian besar orang, keadaaan yang hingga saat ini mendapat perlawanan dari umat manusia. Karena itu kaum miskin tidak bisa disalahkan jika hanya menerimanya dalam suatu kepercayaan.” (“Chapters on Socialism”, Principles of Political Economy, hal. 377-378)

Kapitalisme, meski mengklaim adanya kepemilikan diri yang resmi, pada kenyataannya bukan hanya membatasi penentuan nasib sendiri dari orang-orang yang termasuk kelas pekerja namun juga menjadikan mereka sebagai sumber daya bagi orang lainnya. Mereka, yang memasuki pasar setelah orang lain merampas semua property yang ada, menjadi dibatasi untuk hanya mengharapkan belas kasih atau bekerja untuk orang lain. Yang disebutkan terakhir, seperti yang kita bicarakan pada bagian C, menghasilkan eksploitasi karena tenaga pekerja digunakan untuk memperkaya pihak lain. Kaum pekerja terpaksa bekerjasama dengan skema property untuk memperkaya orang lain. Artinya penentuan nasib sendiri membutuhkan sumber-sumber seperti hak atas keadaan mental dan fisik seseorang. Masalah penentuan nasib sendiri (yaitu kepemilikan diri yang penuh arti) membawa kita pada property bersama sekaligus kontrol pekerja atas produksi dan juga beberapa bentuk sosialisme liberal–bukannya property pribadi dan kapitalisme.

Dan tentu saja, perampasan tanah tersebut membutuhkan negara untuk mempertahankannya dari mereka yang tak memilikinya dan juga campur tangan terus menerus dalam kehidupan rakyat. Setelah meninggalkan muslihat mereka sendiri, orang akan bebas menggunakan sumber daya-sumber daya yang merekaa aanggap teelah dirampas orang lain dan dan hanyalh intervensi negara yang mencegah meeka melanggar prinsip-prinsip keadilan Nozick (untuk menggunakan terminologi Nozick sendiri, “Lockean Proviso” merupakan sebuah teori yang terpola, sebaliknya klaim-klaimnya tidak bertahan)

Tambahan lagi, perlu dicatat bahwa kepemilikan pribadi seseorang mensyaratkan tak adanya kepemilikan pada orang lain [(“kita yang termasuk di dalam kelas proletar terasing karena property!” (Proudhon, Op. Cit., hal. 105)] sehingga “pasar bebas” memberikan batasan-batasan selain juga menciptakan kebebasan seperti sistem ekonomi lain apapun. Karenanya, klaim bahwa kapitalisme merupakan “kebebasan perekonomian” jelas-jelas salah. Pada kenyataannya, kapitalisme didasarkan atas pengingkaran kebebasan dari sebagian besar manusia selama jam kerja (dan juga memiliki pengaruh serius tehadap kebebasan di luar jam kerja sehubungan dengan efek dari adanya konsentrasi kekayaan dalam masyarakat).

Barangkali Nozick dapat memberikan pernyataan bahwa peningkatan keuntungan material yang berasal dari property pribadi dapat digunakan sebagai pembenaran perolehan tersebut. Meski demikian, tampak aneh bahwa teori yang mendukung “kebebasan” memandang budak yang agak kaya sebagai sesuatu yang lebih baik bil dibandingkan dengan pria dan wanita miskin yang bebas. Karena Nozick mengklaim bahwa persetujuan budak upahan bukanlah sesuatu yang diperlukan untuk perolehan awal, maka barangkali ia bisa memberikan pernyataan bahwa kekayaan material yang diperoleh kuantitasnya lebih besar daripada kehilangan otonomi dan pada akhirnya juga menimbulkan langkah awal seperti paternalisme. Namun karena Nozick melawan paternalisme ketika paternalisme membatasi hak property pribadi ia hampir-hampir tak mampu menginginkannya ketika paternalisme menjadi sesuatu yang diperlukan untuk menggerakkan hak-hak ini. Dan jika kita meniadakan paternalisme dan menekankan kekuasaan (seperti klaim Nozick dalam teorinya), maka memberikan pembenaran untuk penciptaan awal property pribadi menjadi lebih sulit lagi, jika bukan merupakan sesuatu yang mustahil.

Dan jika hak masing-masing pemilik terhadap property mereka meliputi bayangan sejarah Lockean Proviso mengenai perampasan, maka hak semacam itu merupakan sesuatu yang tidak benar. Hak apapun yang dimiliki orang terhadap sumber-sumber yang tak setara akan dikualifikasikan oleh fakta-fakta yang ada bahwa “Property merupakan barang curian” dan bahwa “property bersifat despotisme”. Klaim bahwa property pribadi merupakan kebebasan ekonomi jelas keliru, seperti halnya klaim bahwa property pribadi dapat dibenarkan dalam term apapun kecuali “yang kuat adalah yang benar”.

Untuk analisis lebih lanjut dari kaum anarkis mengenai property pribadi dan mengapa hal tersebut tak dapat dibenarkan (baik melalui pengambil alihan, pekerja, hak alamiah, atau apapun juga) lihat karya klasik Proudhon What is Property?.